Yogyakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan, pada dasarnya konflik yang muncul di Indonesia, semuanya karena ketidakadilan.
"Contohnya Aceh, orang mengira karena konflik agama, tapi sebenarnya tidak. Aceh kaya akan gas, tapi rakyat Aceh tidak menikmatinya," kata Kalla saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Pancasila XI "Aktualisasi Pancasila dalam Merajut Kembali Persatuan Bangsa" di Balai Senat UGM, Kamis 15 Agustus 2019.
Pada kesempatan itu, Kalla kembali menegaskan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara.
Pancasila merupakan fondasi yang menjadi dasar untuk meraih tujuan negara, yakni keadilan dan kemakmuran.
"Pancasila bukan tujuan, tapi dasar. Tujuan negara ialah mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Pancasila itu sangat sederhana dan tegas, tapi memang penafsiran dan pelaksanaannya terkadang berbeda-beda," ujarnya.
Menurut Kalla, berbagai penafsiran terhadap Pancasila yang muncul, bahkan dilakukan secara berlebihan yang membuat munculnya berbagai permasalahan.
Namun bukan berarti dasarnya yang bermasalah, tapi justru tujuannya yang menjadi masalah karena tidak tercapai.
"Kalau tujuan adil dan makmur tidak bisa dicapai, tentu muncul masalah," tukasnya.
Terkait Kongres Pancasila XI, Kalla berharap kongres ini dapat menghasilkan sesuatu yang sederhana, mudah dipahami, dihayati, dan mudah diukur.
Para pendahulu bangsa merupakan sosok-sosok jernih tanpa pamrih, yang berpikir terhadap realitas
Baginya, pemahaman akan Pancasila tidak perlu diperumit agar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih mudah.
"Pancasila itu, semakin dibahas, semakin diuraikan panjang, kita akan semakin bingung. Jadi saya harap pembahasannya dalam kongres ini sederhana saja," imbuhnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, kesadaran akan kebhinnekaan dan taat konstitusi, menjadi modal sosial berharga guna membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih menyatu dan bermutu. Hal ini seperti apa yang dilakukan para pendahulu bangsa ini.
"Para pendahulu bangsa merupakan sosok-sosok jernih tanpa pamrih, yang berpikir terhadap realitas seraya bersikap positif untuk mencari jalan terbaik bagi persoalan bangsanya. Dengan harapan seperti itulah, saya menyambut kehadiran Bapak Wakil Presiden ke Jogja untuk kesekian kali, dalam momen-momen penting demi kemajuan bangsa," imbuhnya.
Sri Sultan pun berharap seluruh rakyat Indonesia memiliki kesadaran sejarah dan tidak melupakannya, sehingga tetap bisa diingatkan untuk selalu merajut persatuan bangsa.
Dikatakan Sri Sultan, dalam jiwa semangat persatuan bangsa, Yogyakarta setidaknya membutuhkan retrospeksi sejarah Republik Indonesia pada saat 1949.
"Dengan retorspeksi sejarah seperti itu, saya berharap agar dalam upaya merajut persatuan bangsa, semua elemen bangsa dapat berpegang teguh pada cita-cita proklamasi yang menjiwai UUD 1945 dan Pancasila yang terimplisit pada pembukaannya," kata Sri Sultan.
Rektor UGM Panut Mulyono pun mengatakan, visi Indonesia telah tertuang dalam alinea ke dua UUD 1945, di mana perjuangan menuju kemerdekaan adalah agar seluruh rakyat Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
"Untuk mewujudkannya dibutuhkan kemauan dan kemampuan kita untuk bekerja sama dalam segara ragam perbedaan yang ada," katanya.[]
