Jayapura – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo akan lebih mendorong pencegahan korupsi di wilayah Papua dan Papua Barat.
Ini sebagaimana program kerjanya 90 hari ke depan, setelah dipercayakan negara untuk memimpin institusi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-334/A/JA/11/2019 tertanggal 15 November 2019.
Terobosan tersebut dia sampaikan kepada sejumlah wartawan setibanya di Jayapura, Rabu 20 November 2019.
Bahkan, mantan Kajari Sleman, Yogyakarta, ini menyatakan akan merubah mindset anggotanya soal penanganan perilaku korupsi, baik di tingkat birokrasi maupun lingkungan masyarakat.
"Program saya tiga bulan pertama ini lebih kepada pencegahan korupsi. Saya perintahkan kepada Aspidsus dan Asintel dan Kajari harus bisa menciptakan sebuah daerah di Papua 100 persen bebas dari korupsi. Misalnya, kita buat kantin kejujuran," ucap Nikolaus saat tiba di Bandara Sentani.
Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya serta dapat melihat transparansinya seperti apa
Menurutnya, penegakan hukum tak lantas memberi efek jera bagi para pelaku korupsi di Papua. Namun, penindakan harus seimbang dengan pencegahan guna terwujudnya zona yang bersih dari praktik korupsi.
"Langkah pencegahan itu sangat penting. Oleh karenanya kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga seimbang dengan pencegahan," jelasnya.
Disinggung terkait sejumlah kasus dugaan korupsi seperti di Kabupaten Waropen, Merauke, Keerom, dan Raja Ampat, dia menegaskan akan menseriusi penanganan kasus tersebut.
"Saya akan serius menanganinya, tetapi yang penting buktinya. Setiap laporan tidak harus jadi perkara karena kita harus melihat bukti yang ada. Ini tidak gampang namun kita harapkan bisa selesai," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua, Christina Lulupori Mano meminta kepada pihak kejaksaan untuk menuntaskan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang selama ini menggerogoti birokrasi Papua.
"Saya berharap semua kasus yang ada harus diselesaikan dengan baik agar masyarakat percaya kepada pihak penegak hukum," katanya.
Terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sarat potensi korupsi, Christina mengharapkan Kejaksaan Tinggi Papua ikut melakukan fungsi pengawasan, pencegahan serta penindakan.
"Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya serta dapat melihat transparansinya seperti apa," pungkasnya. []
