Jayapura – Bumi Cenderawasih kembali melahirkan seorang pemimpin, pasca dilantiknya Nikolaus Komondo menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-334/A/JA/11/2019 tertanggal 15 November 2019.
Jabatan ini sekaligus menambah deretan bukti sejarah kepemimpinan di wilayah paling timur Indonesia. Selain Kajati, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih juga dijabat putra asli Papua di awal periode ke dua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Nikolaus Komondo yang ditemui sejumlah awak media saat tiba di Jayapura, Rabu 20 November 2019, mengucap syukur atas jabatan baru yang diembannya itu. Ia mengajak generasi muda Papua untuk belajar dan bekerja keras, agar kelak menjadi pemimpin seperti dirinya.
Bahkan, Nikolaus yang pernah menjabat Kajari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ini mengharapkan masyarakat Papua tidak merasa dianaktirikan oleh negara.
"Sebab, siapa pun orang yang bekerja dengan baik pasti diberikan kesempatan dalam jabatan strategis oleh negara. Artinya, negara memperhatikan orang Papua," ujarnya.
"10 tahun ke depan belum tentu lagi terjadi begini. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada negara serta bekerja keras. Ibaratnya, kalau seorang anak bekerja dengan baik pasti diperhatikan oleh orangtuanya," lanjut Nikolaus.
Saya berharap semua kasus yang ada harus diselesaikan dengan baik
Disinggung terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, Nikolaus menegaskan akan menseriusi penanganan kasus tersebut.
"Saya akan serius menanganinya, tetapi yang penting buktinya. Setiap laporan tidak harus jadi perkara karena kita harus melihat bukti yang ada. Ini tidak gampang namun kita harapkan bisa selesai," jelasnya.
Christina Lulupori Mano, salah satu anggota DPR Papua merasa bangga atas jabatan Kajati yang diemban Nikolaus, sebagai putra terbaik Papua.
Meski demikian, dia meminta kepada pihak kejaksaan untuk menuntaskan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang selama ini menggerogoti birokrasi Papua.
"Saya berharap semua kasus yang ada harus diselesaikan dengan baik agar masyarakat percaya kepada pihak penegak hukum,” pintanya saat ditemui Tagar di Jayapura.
Khusus untuk pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sarat potensi korupsi, Christina mengharapkan Kejati Papua ikut melakukan fungsi pengawasan, pencegahan serta penindakan.
"Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya serta dapat melihat transparansinya seperti apa," tandasnya.
Nikolaus Kondomo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Papua, dan menjadi pimpinan di instansi tersebut, menggantikan Heffinur yang kini menjabat Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta.
Sebelum menjabat Aspidus hingga Kajati Papua, Nikolaus sempat menjabat Kajari Sleman DIY, Sorong dan Fakfak di Provinsi Papua Barat. []
