UNTUK INDONESIA
Jokowi Temui Ratusan Nelayan di Natuna
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menemui nelayan.
Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Rabu, 8 Januari 2020. ((Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jokowi lepas landas Rabu pagi, 8 Januari 2020, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat sampai di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, presiden beserta rombongan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di sana RI-1 akan meninjau jajar kapal, dan bertemu dengan ratusan nelayan di Natuna. 

Selain itu Presiden Jokowi juga akan ke Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat.

Dalam agenda ini Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, hadir juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Puji Luhut, Cibir Prabowo

Kawasan Natuna hingga saat ini menjadi perhatian publik menyusul adanya sejumlah kapal ikan China yang beroperasi secara ilegal di Laut Natuna yang dikawal aparat kapal-kapal Penjaga Pantai China. 

Laut Natuna hingga 200 mil laut lepas pantai ke arah utara secara radial merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui UNCLOS 1982 secara internasional dan ditabalkan melalui UU Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia.

Sebelumnya, presiden telah meminta agar konflik di Perairan Natuna bisa ditangani dengan tegas. Menurut dia, terjadinya pelanggaran batas wilayah dalam ZEE Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut harus diselesaikan dengan tindakan tegas.

“Berdasarkan arahan Presiden Jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna 'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia'," kata Jubir Presiden, Fadjroel Rahman, saat dihubungi, Minggu, 5 Januari 2020. []

Berita terkait
Menteri Luhut Paksa Nelayan Pantura Pindah ke Natuna
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memaksa nelayan-nelayan Pantura pindah ke Natuna.
Kasus Natuna Pengaruhi Investasi China di Indonesia?
Persoalan di perairan Natuna, tidak mempengaruhi investasi Indonesia-China.
FPI Sindir Polemik Natuna, NasDem: Kita Harus Keras
Irma menyebut sikap hati-hati pemerintah berbeda dengan penggadaian kedaulatan seperti yang dikemukakan Sekretaris Umum FPI Munarman.
0
Gara-Gara Corona, Tarif Listrik Tak Naik 3 Bulan
Kementerian ESDM memutuskan tidak akan menaikan tarif listrik (tariff adjustment) dalam tiga bulan ke depan lantaran virus corona.