Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung, setiap rupiah uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Jokowi menekankan, komitmen pemerintah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sama, memastikan dana APBN yang dikucurkan pemerintah harus betul-betul terserap dan tidak melenceng dari sasaran.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19, untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, 20 Juli 2020, dalam acara "Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019".
Baca juga: Dinasti Politik Jokowi Tercium ke Luar Negeri
Mantan Wali Kota Solo itu kembali menegaskan, anggaran harus dikelola secara transparan dengan sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prinsip selanjutnya, tata kelola penggunaan anggaran harus sederhana dan singkat.
"Kedua, tata kelolanya harus baik, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat," kata Jokowi.
Menurut dia, tata kelola dengan basis kecepatan sangat penting untuk dilakukan, khususnya dalam kondisi krisis kesehatan dan krisis ekonomi seperti sekarang ini.
"Percuma kita punya anggaran tapi anggaran tersebut tidak bisa dibelanja dengan cepat untuk rakyat. Padahal rakyat menunggu. Padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian (krisis) sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, efisien dan tentu tidak boleh dilupakan akuntabilitas penting sekali," ucap Jokowi.
Baca juga: Dukung Gibran, Megawati Kalah Kuat dengan Jokowi di PDIP
Terlebih, pada 2020 ini saat Indonesia diterpa krisis kesehatan dan ekonomi dengan adanya pandemi Covid-19. Maka itu pemerintah banyak melakukan langkah tidak biasa untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, salah satunya dengan pengalokasian dana nyaris menembus Rp 700 T.
"Pemerintah telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19, untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini jumlah yang sangat besar sekali Rp 695,2 triliun," kata Jokowi.
Untuk itu ia mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk berani melaksanakan program-program tersebut secara cepat.
"Tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel. Saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK, agar penanganan krisis ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. LKPP 2019 adalah laporan keuangan yang mengkonsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, serta Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para pejabat terkait lainnya. []
