Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua jajaran menteri dapat memangkas regulasi. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta pada Senin, 11 November 2019.
Pada sesi pertama ini, topik yang dibahas presiden bersama para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju ialah 'Program Cipta Lapangan Kerja'. Kali ini membahas empat hal, salah satunya mengenai hambatan adanya regulasi.
"Jika ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada presiden. Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan kita lakukan yang namanya 'Omnibus Law' yang akan dibahas bersama DPR," kata Jokowi saat membuka ratas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Bagi Jokowi, persoalan mengenai penghambatan regulasi memang harus ditiadakan. Sehingga, seluruh Kementerian diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
Menyinggung soal regulasi, Jokowi justru membandingkannya dengan Amerika. Di Negara Paman Sam, menteri yang ingin mengeluarkan satu regulasi, terlebih dahulu harus mencabut dua aturan agar tidak terjadi tumpang tindih.
Karena sebaik apapun regulasi, jika orientasi birokrasi kita belum berubah ini juga akan menjadi masalah.
"Nah, di sini (Indonesia) mestinya juga bisa melakukan itu. Menteri kalau mau mengeluarkan satu permen (Peraturan Menteri), mencabutnya 40 permen, karena permen kita di sini terlalu banyak," ucapnya.
Dia mengharapkan Indonesia bisa menerapkan hal itu. Kepentingan penerapan ini juga agar seluruh kementerian tidak terpacu pada banyaknya regulasi.
"Tolong ini nanti dikaji lagi. Keluar satu permen, potong berapa Permen. Kalau Amerika, sekali lagi, satu memotong dua," tutur dia.
Selain itu, ayah dari Kaesang Pangarep ini juga menginginkan reformasi di bidang regulasi dapat diikuti dengan reformasi birokrasi yang ada di kementerian maupun lembaga.
Jokowi mengungkapkan hal itu bisa saja berjalan beriringan dengan cara mengubah cara kerja, pola pikir, hingga mengubah orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
"Karena sebaik apapun regulasi, jika orientasi birokrasi kita belum berubah ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan sumbatan," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi juga menegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bisa menata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda).
Ke depan, kata Jokowi, Pemda dan pemerintah pusat bisa satu visi dan beriringan, serta memahami urgensi mengenai penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.
"Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," tutur dia.
Jokowi menyampaikan reformasi besar-besaran dapat menyajikan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.
"Kartu Prakerja dan sistem manajemennya semuanya harus disiapkan sehingga nanti saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor," ujar Jokowi. []
Baca juga:
