Jakarta - Jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 November 2019. KPU memberikan 3 laporan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tata kelola kelembagaan KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam pertemuan bersama presiden, Senin, 11 November 2019.
Arief menyampaikan ada beberapa catatan dalam laporan pelaksanaan Pilpres 2019 yang dia serahkan ke hadapan Jokowi hari ini. "Sebagaimana kami cantumkan seluruh tahapan kami laporkan di dalam buku laporan yang sudah kami berikan, ada beberapa hal pokok saja," ucap dia.
Partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan, jadi sejak pemilu 1999-2009 mengalami tren menurun, 2014 naik lagi dengan angka yang sangat kecil, 2019 75% menjadi 82 %.
Salah satu catatan penting menurutnya terkait jumlah partisipasi kaum wanita yang terus meningkat. Menurutnya, jumlah wanita yang berpartisipasi dalam pemilihan umum cenderung naik, sesuai dengan harapan.
"Kami sampaikan kepada publik terkait dengan jumlah kandidat perempuan, Jadi jumlah Pemilu 2014 dan 2019 jumlah kandidat perempuan meningkat, sebagaimana amanah dalam undang-undang tentang afirmasi keterwakilan perempuan," tuturnya.
Arief mengungkapkan peningkatan jumlah partisipasi perempuan yang ikut pencalonan sebagai wakil rakyat terlihat sejak tahun 2014. "Jumlah calon yang terpilih juga mengalami peningkatan. Untuk DPR dan DPD di 2014 terpilih 131 di tahun 2019 terpilih 162," kata Arief.
Dalam penyampaian laporan, Ketua KPU juga menyampaikan jumlah partisipasi pemilih juga ikut meningkat, terutama saat Pilpres 2019.
"Partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan, jadi sejak pemilu 1999-2009 mengalami tren menurun, 2014 naik lagi dengan angka yang sangat kecil, 2019 75% menjadi 82 %," ucap dia.
Dalam pertemuan juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Prarikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta seluruh Komisioner KPU.
