Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas belanja tidak penting dalam kondisi pandemi Covid-19. Seperti perjalanan dinas, rapat, dan pagu belanja lain yang tidak menimbulkan manfaat langsung ke rakyat.
Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyisir kembali anggaran dan memangkas pagu-pagu belanja yang tidak prioritas. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan kepada pembiayaan penanganan dampak virus corona Covid-19.
Baca Juga: Jokowi Usul Bikin Protokol Bersama Corona di KTT ASEAN
“Terkait refocussing dan realokasi anggaran APBN 2020, saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, seluruh Pemda menyisir kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020 seperti dikutip dari Antara.
Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual.
Jokowi menambahkan, jajaran kementerian/lembaga dan Pemda harus memfokuskan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya, sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sudah sampaikan yaitu pertama kesehatan, terutama terkait Covid-19, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” ujarnya.
Presiden hingga saat ini mendapat laporan masih banyak Pemda yang belum melakukan perubahan dalam struktur anggarannya atau masih bekerja secara business as usual. Masih terdapat 103 daerah yang belum menyusun anggaran jaring pengaman sosial, kemudian 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19, dan sebanyak 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran.
Simak Pula: Jokowi Minta Kepala Daerah Antisipasi Sembako Langka
"Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) agar mereka ditegur," tutur Jokowi.[]
