Jokowi Menjelaskan Posisi Ahok Masuk BUMN

Presiden Jokowi memberikan penjelasan tentang rencana merekrut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ahok dan Jokowi. (Foto: Instagram/Basuki BTP)

Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok masih dalam proses seleksi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait posisinya di BUMN.

"Penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," kata Jokowi usai penyerahan DIPA 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis, 14 November 2019 seperti diberitakan Antara.

Jokowi mengatakan Ahok mempunyai peluang memimpin BUMN, termasuk BUMN besar seperti Pertamina.

"Kita tahu kinerja Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi.

Saat ditanya peluang Ahok apakah di posisi komisaris atau direksi, Jokowi mengatakan bisa dua-duanya.

"Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi, masih dalam proses," ujar Jokowi.

Kita tahu kinerja Pak Ahok.

Tentang status Ahok sebagai orang partai politik, Jokowi meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada Menteri BUMN.

Saat ditanya apakah Ahok akan menempati posisi di BUMN energi, Jokowi mengatakan masalah itu sangat teknis.

"Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," tutur Jokowi.

Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama mengurus ibu kota, berpasangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat Jokowi maju dan terpilih sebagai presiden, Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

AhokAhok. (Foto: Instagram/Basuki BTP)

Awal Desember 2019

Dalam kesempatan berbeda pada hari yang sama, anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan menyerahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir soal posisi Ahok, termasuk apakah nanti Ahok memimpin PLN.

“Bahwa hal tersebut merupakan kewenangan menteri BUMN untuk menentukan pimpinan BUMN,” kata Baidowi.

Baidowi berpesan apabila Ahok menjadi Direktur Utama salah satu BUMN, ia perlu mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati dan bukan emosi.

“Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepatutnya Ahok mundur dari partai politik apabila benar-benar ditunjuk sebagai petinggi BUMN.

“Untuk menjawab keraguan publik, harus ada target waktu dan target pencapaian kinerja. Apalagi jika penempatannya nanti di BUMN yang perlu penanganan serius,” ujar Baidowi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan secepatnya menetapkan posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, paling lambat awal Desember 2019.

"Segera mungkin, awal Desember," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi pertanyaan wartawan, kapan posisi untuk Ahok ditetapkan.

Erick meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan atau ketetapan yang akan diambil pemerintah. []

Baca juga:

Berita terkait
Bisnis Ahok dari Pertambangan, Properti Hingga Hotel
Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok merupakan putra kelahiran Manggar, Belitung Timur.
Ahok Tidak Cocok Jadi Direksi BUMN
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama populer dengan panggilan Ahok dinilai tidak cocok jadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tanggapan Airlangga Hartarto Soal Ahok Kelola BUMN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak mempermasalahkan Ahok gabung di BUMN.
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).