Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama populer dengan panggilan Ahok tidak cocok jadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut disampaikan peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra el Talattov, menanggapi kabar Ahok akan masuk jajaran direksi BUMN.
"Menurut hemat saya, Ahok tidak cocok diangkat jadi Direksi BUMN," kata Abra kepada Tagar dalam wawancara tertulis, Rabu sore, 13 November 2019.
Alasan utamanya, kata Abra, minimnya pengalaman Ahok dalam meng-handling sebuah korporasi bisnis. Karena BUMN ini adalah sebuah korporasi, bukan seperti birokrasi pemerintah.
"Pimpinan BUMN wajib mengerti tentang dunia bisnis. Karena memimpin perusahaan sangat berbeda dengan memimpin institusi negara apalagi kepala daerah," ujar Abra.
Di samping itu, lanjutnya, Direksi BUMN harus punya vast knowledge terhadap bisnis dari industri BUMN tersebut.
Ahok tidak cocok diangkat jadi Direksi BUMN.
Abra mengatakan menjadi seorang CEO harus memiliki background korporasi. Ditambah background bidang usaha BUMN itu sendiri.
"Lebih jauh lagi, penunjukan Ahok menjadi Direksi BUMN berpotensi memunculkan polemik baru bukan hanya di mata publik tapi juga di hadapan investor," kata Abra.
Ia menambahkan upaya pemerintah mengembalikan kinerja BUMN akan menjadi kontraproduktif dan justru menguras energi untuk meyakinkan publik terkait justifikasi pengangkatan Ahok bebas dari unsur politik
"Menurut saya proses seleksi pemilihan Direksi BUMN dengan melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang kredibel pasti akan mendasarkan pada kriteria yang obyektif," tuturnya.
Abra mengatakan penempatan CEO BUMN mestinya sesuai kompetensi dan pengalaman para kandidat di masing-masing bidang BUMN. Selain itu, Direksi yang akan diangkat juga mesti memenuhi kualifikasi terkait keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
November atau Desember
Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengemukakan pengangkatan komisaris dan direksi BUMN harus melalui proses tim penilai akhir (TPA), sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Arya mengatakan pemerintah ingin mendorong pejabat BUMN dapat bekerja lebih profesional dan transparan sehingga TPA harus dijalankan.
"Pasti ke TPA, semua proses yang ada di BUMN pasti dilalui," kata Arya seperti diberitakan Antara.
Diketahui, saat ini direktur utama BUMN masih lowong, yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Inalum, dan PT PLN (Persero).
Pada Rabu pagi, 13 November 2019, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.
Ahok datang sekitar pukul 09.38 WIB. Pertemuan dengan Erick berlangsung hingga pukul 10.50 WIB.
Spekulasi muncul, sesuai latar belakang pendidikan Ahok kemungkinan ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN atau Direktur Utama Inalum.
Ahok adalah insinyur pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Trisaksi, kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
"Soal energi atau apa pun kita belum tahu. Tapi yang pasti, tadi kami meminta kesediaan beliau supaya mau bergabung bersama kita karena kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN," tutur Arya.
Ahok dalam kesempatan terpisah menyatakan siap dilibatkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
"Saya kalau untuk bangsa, negara, pasti bersedia. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," kata Ahok.
Ahok juga tidak dapat memastikan waktu resmi untuk jabatan yang akan didudukinya nanti.
"Mungkin Desember, November. Saya tidak tahu. Tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok. []
Baca opini:
