UNTUK INDONESIA
Empat Faktor Ahok Tepat Jadi Bos PLN
PLN butuh sosok berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent. Syarat ini semua terpenuhi oleh Ahok. Berikut 4 faktor Ahok.
Ahok. (Foto: Instagram/Basuki BTP)

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevry Hanteru Sitorus menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok cocok memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pendistribusian listrik PLN yang saat ini masih dipimpin pelaksana tugas.

"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai Direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy seperti diberitakan Antara, Kamis, 14 November 2019.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini mengatakan Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar.

PLN butuh sosok berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent.

Selain itu ia meyakini Ahok mampu memahami dan mewujudkan program Presiden Jokowi karena pernah bekerja bersama membangun Jakarta.

"Ahok pasti mampu mewujudkan program Presiden Jokowi tentang elektrifikasi 100 persen. Seluruh Indonesia teraliri listrik," ujar Deddy.

Figur Ahok juga dinilai bisa mempercepat capaian program-program PLN. Karena Ahok punya keberanian mengeksekusi program dengan pertimbangan yang matang.

"Selama PLN dipimpin pelaksana tugas banyak tender mandek. PLN butuh sosok berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent. Persyaratan ini semua terpenuhi oleh Ahok," tutur Deddy. 

Deddy mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan mengangkat Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN. Ahok figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN.

Empat Faktor

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyatakan dukungan penuh untuk Ahok dilibatkan menjadi direksi salah satu BUMN, karena memang mempunyai kompetensi untuk memacu kinerja.

Mufti yang juga politikus PDI Perjuangan itu di Surabaya, Kamis, mengatakan Ahok mempunyai banyak kualifikasi yang membuatnya layak memimpin BUMN strategis.

Ia menyampaikan faktor-faktor Ahok layak memimpin BUMN.

Pertama, Ahok mempunyai kompetensi terkait korporasi karena sebelum di pemerintahan dia aktif mengurusi korporasi. 

Kedua, Ahok memiliki manajemen kepemimpinan yang telah teruji.

Ketiga, Ahok mempunyai jaringan luas.

Keempat, Ahok dikenal sosok visioner dan selalu memakai pendekatan teknologi dalam pekerjaannya. Teknologi diperlukan bukan hanya untuk memacu kinerja BUMN, tapi juga meningkatkan good corporate governance BUMN.

"Ahok juga dikenal mempunya visi kerakyatan, jadi bisa mengawal BUMN ini benar-benar sebagai agen pembangunan dan sesuai filosofi pendiriannya. Dulu kan Bung Karno itu merintis sejumlah BUMN seperti industri semen, baja, Sarinah, BNI, untuk membangun kedaulatan ekonomi. Jadi visi kerakyatan itu harus dijaga, dan Ahok punya keteguhan itu," tutur Mufti.

Mengenai BUMN apa yang cocok dipimpin Ahok, Mufti menilai beberapa BUMN strategis.

"Yang pasti BUMN yang kaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya soal energi, biar benar-benar perusahaan energi kita menghasilkan pendapatan optimal dari sisi bisnis, tapi sekaligus tetap melayani rakyat. Juga, biar makin berkelas dunia. Tapi itu detailnya pemerintah yang akan memutuskan," ujar Mufti.

Kementerian BUMN memastikan Ahok akan memimpin salah satu BUMN. Keputusan mengenai BUMN yang bakal dipimpin Ahok akan disampaikan dalam waktu dekat.

Walaupun demikian, kabar berembus kencang, Ahok direkomendasikan menjabat posisi Komisaris PT Pertamina atau PT PLN (Persero). []

Baca juga:

Berita terkait
Bisnis Ahok dari Pertambangan, Properti Hingga Hotel
Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok merupakan putra kelahiran Manggar, Belitung Timur.
Tanggapan Airlangga Hartarto Soal Ahok Kelola BUMN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak mempermasalahkan Ahok gabung di BUMN.
Ahok Jadi Direksi BUMN November atau Desember Tahun Ini
Ahok, akan segera menempati jabatan penting di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada November atau Desember tahun ini.
0
Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan BBM Subsidi
Polda Jatim setidaknya menyita 2.160 ton solar subsidi dan mengamankan enam orang.