UNTUK INDONESIA

Jokowi Melalui Erick Thohir Buat Perubahan Drastis di BUMN

Pernusa menilai Presiden Jokowi melalui Menteri Erick Thohir berhasil membuat perubahan yang signifikan di Kementerian BUMN.
Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam acara diskusi Presiden Jokowi dengan wartawan di Balikpapan pada Rabu, 18 Desember 2019. (Foto: Antara/Desca Lidya Natalia)

Jakarta - Pemerhati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro menilai aset BUMN yang mencapai Rp 8.092 triliun harus ditangani seorang menteri yang punya nyali petarung.

Norman berpandangan, jika 2 persen dari aset BUMN tiap tahunnya mengalir ke elite politik melalui suap, maka jumlah yang akan didapatkan sebanyak Rp 16 triliun.

BUMN tetap harus di garis depan dalam pembangunan nasional. Apalagi aset BUMN itu 80 persen dari GNP kita

Dia menegaskan, langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membenahi BUMN melalui Menteri Erick Thohir sudah membuat perubahan yang signifikan.

"Kalaulah 2 persen saja mengalir setiap tahunnya ke elite politik melalui suap, bisnis rente yang memeras, konspirasi, atau apalah, maka jumlahnya bisa mencapai Rp 16 triliun. Apa mungkin hanya 2 persen? Tentu angkanya akan lebih fantastis lagi," kata Norman kepada Tagar, Sabtu, 21 November 2020.

"Sebelum periode Presiden Jokowi menyentuh BUMN itu sama saja menyentuh pundi pundi elite Politik. mafia kerah hitam, broker," ucapnya menambahkan.

Lantas, dia menegaskan, untuk mengobati borok luka yang ada di BUMN, dibutuhkan menteri petarung dan bernyali besar untuk membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Mengapa? Tugasnya mengobati borok luka BUMN puluhan tahun sudah terlalu lama dibiarkan menjadi ATM kepentingan, karena yang terlibat itu elite politik dari lingkaran partai, TNI, ormas, dan masih banyak lagi termasuk broker dan pengusaha rente," ujarnya.

Dia berpendapat, pihak-pihak tersebut menjadi jaringan yang licin dan jauh dari ancaman hukum. Oknum-oknum itu tambahnya, bertujuan untuk membuat BUMN sebagai sumber daya keuangan bagi kepentingan kelompok dan pribadinya.

"Bukan rahasia umum bila banyak karyawan BUMN yang terpapar politik identitas. Mereka sekitar 75 persen tidak memilih Jokowi. Secara politik, itu hak mereka menentukan pilihan politiknya. Dalam sistim demokrasi itu syah-syah saja," katanya.

Kendati demikian, Norman menyebut, kesigapan Menteri BUMN Erick Thohir membuka kebobrokan di kementerian itu semakin menggebu-gebu.

"Yang jadi sorotan adalah belakangan ini satu demi satu kebobrokan BUMN mulai tersingkap, Menteri Erick Thohir cuci piring besar-besaran dari ribuan BUMN dirampingkan menjadi 142 BUMN dan mengelola 41 BUMN," ucap dia.

Sebelumnya, kata Norman, pembersihan BUMN sudah dilakukan pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Di Periode kedua, RI 1 itu, menurutnya kembali menggemparkan BUMN.

"Antara lain perusahaan raksasa milik BUMN kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua pejabat BUMN dan karyawan BUMN tahu itu. Sementara para elite pendukung status quo juga sadar bahwa akses politik mereka kepada BUMN akan dibonsai di periode kedua Presiden Jokowi," ujarnya.

Norman berpandangan, kelompok-kelompok yang kini terganggu dengan kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi melalui Erick Thohir semakin memanas, hingga membuat koalisi untuk menentang pemerintah.

"Makanya mereka membangun koalisi dengan kelompok anti pemerintah, kelompok radikal untuk menjadi pressure group yang efektif berkedok atas nama agama," tutunya.

"Kita tidak bisa menanti BUMN bersih, baru kemudian pembangunan dilaksanakan. BUMN tetap harus di garis depan dalam pembangunan nasional. Apalagi aset BUMN itu 80 persen dari GNP kita. Besar sekali sumber dayanya," sambung Norman.

Dia menyebut, semakin besar peran BUMN dalam ekonomi nasional semakin besar pengawasannya secara hukum dan moral.

"Para Direksi dan Komisaris BUMN dibayar enggak murah. Kalau mereka melanggar dan rendah kinerja, hendaknya sikat saja. Masih banyak anak bangsa yang mampu dan siap menerima tugas," ucap dia.

Norman berharap, seluruh anak bangsa mengawal proses reformasi di BUMN. Pasalnya, ujar dia, 2/3 GNP ada di sini.

"Kini Tuhan membuka jalan Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan BUMN dengan Menteri BUMN yang amanah, diharapkan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang amanah. Fokus saja dan kerja keras untuk menyelamatkan 2/3 sumber daya nasional untuk anak cucu kita," katanya.

"Yang salah, kita kritik dengan memberikan masukan positif, yang benar kita apresiasi. Mengapa? Waktu berjalan terus dan tikus terus mengerat tiada henti, pagi siang dan sore. Sehari terlambat atau kita lengah, tidak sedikit sumber daya hilang sementara resesi akibat Covid-19 di depan mata. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya mengemban amanah," ucap Norman menutup.[]

Berita terkait
Hadiri KTT APEC 2020, Jokowi Temukan Berbagai Terobosan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) secara virtual, temukan terobosan
Jokowi: UU Cipta Kerja Positif untuk Iklim Usaha & Investasi
Jokowi menyampaikan dengan UU Cipta Kerja, Indonesia akan mampu keluar dari masalah krisis perekonomian.
Rombak Petinggi BUMN, Erick Tohir Dipuji Politisi PAN
Kebijakan nekat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir merombak jajaran komisaris dan direksi perusahaan plat merah dipuji politisi.
0
Jokowi Melalui Erick Thohir Buat Perubahan Drastis di BUMN
Pernusa menilai Presiden Jokowi melalui Menteri Erick Thohir berhasil membuat perubahan yang signifikan di Kementerian BUMN.