Jakarta - Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 terutama di Jawa dan Bali, hasil evaluasi Presiden Jokowi tidak berjalan dengan efektif.
"Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas (masyarakat) masih tinggi. Sehingga di beberapa provinsi Covid tetap naik," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar 29 Januari 2021 Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Video rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri, dan videonya diunggah Sekretariat Presiden pada Minggu, 31 Januari 2021.
Jokowi mangatakan, agar diajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan yang betul-betul konkret.
Sebetulnya, esensi PPKM menurut Jokowi, adalah membatasi mobilitas, membatasi kegiatan masyarakat. Tetapi yang terjadi, implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
"Sehingga saya minta turun ke lapangan, ada di lapangan. Tetapi tidak siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana, dan masyarakat tahu apa yang namanya 3 M itu," kata Jokowi.
Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa
Data diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) per Minggu, 31 Januari 2021, kasus Covid-19 sudah lewat satu juta kasus. Ada pertambahan sebanyak 12.001 yang terkonfirmasi positif, sehingga saat ini mencapai 1.078.314 kasus positif.
Jokowi pada saat itu menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
Baca juga:
- PPKM Jilid Pertama di Jateng, Ganjar: RS Catat Tren Positif
- PPKM Jilid 2 Kudus, Hartopo: Tak Taat Prokes, Wisata Ditutup
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," katanya.[]
