Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pentingnya menerapkan strategi komunikasi publik terkait rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi virus corona (Covid-19).
Menurutnya, strategi komunikasi yang tidak efektif akan berakibat buruk, seperti halnya saat masyarakat merespons keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin.
"Ini penting sekali, strategi komunikasi publik disiapkan dengan baik," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.
Baca juga: Tangkal Hoaks, Fadjroel: Presiden Jokowi Minta Kami Blusukan
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate untuk menyiapkan strategi yang ia maksud.
"Saya minta ini tim-nya pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini, di-backup, dibantu Kominfo, dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi,” ucapnya.
Jokowi mengharapkan, dengan adanya komunikasi publik yang baik, maka tidak lagi terjadi penyebaran berita hoaks dan disinformasi dari bermacam platform dan media yang ada.
Selain itu, kata dia, diperlukan juga keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dalam menyosialisasikan kebijakan terkait vaksin virus corona. Seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
Baca juga: Daftar Nama Dubes RI untuk Negara Sahabat yang Dilantik Jokowi
Menurut Jokowi, vaksinasi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia dan tidak hanya urusan kesehatan, akan tetapi menyentuh masalah ekonomi.
"Juga kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, ormas-ormas lainnya, terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," ujarnya. []
