Buya dan Jusuf Kalla Soroti Mendikbud Hapus UN

Buya Syafii Maarif dan Jusuf Kalla meminta Mendikbud hati-hati tentang rencana menghapus UN. Butuh diskusi mendalam soal penggantian UN.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri pengukuhan Haedar Nashir sebagai Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kamis 12 Desember 2019.(Foto: Tagar/Hidayat)

Bantul - Sejumlah tokoh ikut mengomentari rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang ingin menghapus ujian nasional (UN). Mantan Big Bos PT Gojek Indonesia ini diminta berhati-hati mewacanakan rencana kebijakan tersebut.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan UN selama ini ada untuk menjaga mutu pendidikan. "Itu harus hati-hati. Ndak semudah itu. Artinya, ditinjau dari segala perspektif. Sebab, di mana-mana ujian nasional itu ada untuk menjaga mutu," katanya usai menghadiri pengukuhan Haedar Nashir sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ke-14 di Kampus UMY, Kamis, 12 Desember 2019.

Buya mengatakan UN selama ini untuk menjadikan anak didik punya keseriusan dalam belajar. "Nanti Kalau tidak begitu, para murid dan para siswa tidak sungguh-sungguh lagi. Jangan tergesa-gesa lah," kata Buya.

Menurut dia rencana yang digulirkan Mendikbud perihal penghapusan UN harus dikaji ulang secara mendalam. "Dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya. Jangan serampangan. Ini bukan Gojek, pendidikan ini ya," ucapnya.

Di tempat yang sama, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan UN tetap penting sebagai bagian dari pendidikan. "Nanti kita bicarakan itu ya, ya jangan menciptakan generasi muda yang lembek. (UN) tetap pentinglah itu, semua harus belajar," ucapnya.

Jangan serampangan. Ini bukan Gojek, pendidikan ini ya.

Di sisi lain, Pemrintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tidak tidak ambil pusing dengan penghapusan UN. Alasannya, Pemda DIY telah merumuskan sebuah formula khusus pengganti UN jika UN sudah tidak berlaku. 

"Penghapusan UN tidak ada masalah, karena untuk DIY sudah mempraktekan di jenjang Sekolah Dasar," kata Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Menurut dia, sejak UN SD dihapus, Pemda DIY tetap menyelenggarakan ujian kompetensi akhir untuk SD. "Karena memang itu digunakan untuk masuk SMP,” kata Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY ini.

Aji, sapaan akrabnya, mengatakan, ujian di akhir jenjang pendidikan layaknya UN tetap diperlukan. “Kalau UN dihapus, kita tinggal bikin formula sendiri khusus untuk DIY, tidak masalah," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan program pengganti UN akan diberlakukan mulai 2021 mendatang. "Penyelenggaraan UN 2021 yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem di Jakarta.

Sistem yang baru itu bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Nantinya tidak hanya menilai siswa, namun juga mengacu kepada sekolah berdasarkan kompetensi materi yang diajarkan. []

Baca Juga:

Berita terkait
UN Dihapus, Yogyakarta Siapkan Formula Khusus
Mendikbud Nadiem Makarim berencana menghapus UN. Pemda DIY tidak masalah dengan kebijakan itu. Alasanya DIY pernah menjalankan kebijakan serupa.
Rumah Warga di Sleman Yogyakarta Dilempar Molotov
Rumah warga di Sleman, Yogyakarta dilempar molotov, Rabu, 11 Desember 2019 dini hari. Polisi masih mendalami kejadian ini.
Mewah dan Megah Yogyakarta International Airport
Maret 2020 seluruh penerbangan domestik dari Bandara Adisutjipto dipindah ke YIA. Bandara di Kulon Progo ini nantinya mewah dan megah.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.