UNTUK INDONESIA
Jokowi Diharap Pilih Eks Pimpinan KPK Jadi Dewas KPK
Presiden Jokowi diharapkan mempertimbangkan kursi Dewan Pengawas (Dewas) KPK diisi eks pemimpin lembaga antirasuah tersebut.
Anggota Wadah Pegawai KPK membawa bendera kuning saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa, 17 September 2019. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif mempertimbangkan kursi Dewan Pengawas (Dewas) KPK diisi eks pemimpin lembaga antirasuah tersebut.

"Kalau (Dewas) itu datang dari mantan pimpinan KPK, kami percaya mereka-mereka ini memahami apa yang di dalam dan memang melakukan sesuatu yang serupa. Jadi memang tentu lebih baik kalau datang dari mantan pimpinan," ujar Giri di Jakarta, Kamis 12 Desember 2019, seperti dilansir dari Antara.

Namun, sebetulnya melihat kewenangan pro justisia yang akan dijalankan oleh Dewas, menurut Giri, yang paling penting sebenarnya bukan dari mantan pimpinan atau tidak, tapi harus berintegritas.

Karena nomor dan penyadapan itu sangat sensitif. Bisa saja dalam hitungan detik itu membubarkan OTT.

"Sebab, Dewas organ baru di KPK. Dan organ baru ini akan memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Maka butuh orang-orang yang integritasnya bagus," ujarnya. 

Gedung KPKGedung KPK (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Kalau nanti izin pro justisia diberikan, harus dipastikan operasi itu tidak boleh bocor karena kalau bocor beberapa detik sebelum operasi dilakukan, maka operasi tangkap tangan (OTT) KPK akan bubar.

"Karena nomor dan penyadapan itu sangat sensitif. Bisa saja dalam hitungan detik itu membubarkan OTT," kata Giri.

Calon yang cocok menjadi Dewas KPK juga harus imparsial, walaupun dia dipilih oleh presiden untuk pertama kali, tidak boleh berpihak pada salah satu kepentingan, karena mereka bekerja untuk keadilan penegakan hukum.

Giri mengatakan, simbol penegakan hukum itu berupa dewi keadilan yang menggunakan penutup mata. Artinya, penegak hukum tidak boleh melihat siapa yang menugaskan dia di sana dan memang ada kepentingan apa di sana, sehingga independensi pun bisa terjaga.

"Jadi KPK ke depan sangat bergantung pada imparsialitas, independensi, dan prinsip keadilan yang KPK lakukan tadi," ujar Giri.

Saat ditanya tentang harapannya setelah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi UU KPK berlaku, Giri mengatakan, sebetulnya ia masih berharap KPK menang dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Jika memang akhirnya uji materi UU KPK ditolak MK, ia pun berharap agar Jokowi mau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. "Karena memang dampak utamanya sangat besar," tuturnya. 

Berita terkait
Jokowi Dukung Langkah Nadiem Makarim Hapus UN
Presiden Jokowi mendukung rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN).
Saran KPK ke Jokowi-DPR Soal Eks Koruptor ke Pilkada
KPK menilai harusnya Presiden Jokowi dan DPR bersinergi membuat UU soal eks koruptor maju dalam Pilkada.
Peluang Dewas KPK Dipilih Selain Jokowi
Pemilihan nama yang bakal menjabat sebagai Dewas KPK merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ada peluang lain terkait penunjukan tersebut
0
Belasan Mahasiswa Aceh di Cina Terjebak Virus Corona
Mahasiswa Aceh yang masih bertahan di Cina sebanyak 23 orang saat ini diisolasi di asrama mencegah penyebaran Virus Corona.