Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memutuskan kebijakan nyata dalam penanganan wabah corona atau Covid-19 di Indonesia. Dia menyarankan apabila pemerintah tidak mampu menjalankan lockdown, maka bisa dilakukan dengan cara slowdown.
Mardani menjelaskan slowdown yang dimaksudnya adalah mengurangi penyebaran corona dengan memerintahkan agar seluruh siswa, Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja swasta, dapat beraktivitas di rumah masing-masing demi menghindari meluasnya penularan corona.
Bisa juga, harus dibuat bekerja di rumah, work from home dan itu sangat mungkin. Katakan hanya untuk dua minggu ini. Enggak berat kok, semua bisa jalan.
"Kalau buat saya, kebijakan yang form. Contoh, oke pemerintah berat buat lockdown tapi bisa slowdown. Apa itu? Pelambat kegiatannya, social distancing bisa. Seluruh sekolah bisa belajar di rumah, ASN dan private swasta bisa kerja di rumah. Tiga ini dilakukan, separuh pergerakan sudah turun," katanya kepada Tagar, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.
Tidak hanya itu, menurutnya, pekerja harian lepas juga harus diperintahkan untuk bisa slowdown.
Namun, pemerintah di sisi ini harus mampu memberikan pengarahan agar para pekerja harian itu tetap mematuhi segala keinginan yang dimaukan pemerintah dan para bos kantoran.
Baca juga: Ogah Lockdown, Risma Buat Protokol Pencegahan Corona
"Paling yang sisanya informal. Nah, yang informal ini harus ada safety net dari pemerintah. Mereka diminta mendaftarkan diri. Yang informal itu begini, yang enggak kerja hari ini berarti enggak makan hari ini. Seperti tukang bangunan, ya dia harus dikasih duit memang agar diam di rumah," ujarnya.
Kemudian, kata Mardani, perusahaan swasta juga harus menerapkan hal yang sama, yaitu dengan memberikan jaminan bantuan tepat sasaran kepada karyawannya masing-masing, agar tidak memberontak berlebihan.
"Yang sisanya, perusahaannya diminta agar dikasih subsidi. Katakanlah karyawan dapat dana bantuan atau insentif. Bu Sri Mulyani sudah buat kok beberapa insentif fiscal nya. Asal tepat saja," kata dia.
Selanjutnya, anggota Komisi II DPR ini beranggapan jika perusahaan swasta memerintahkan para karyawan tetap bekerja selama dua minggu di rumah tidaklah begitu rumit.
"Bisa juga, harus dibuat bekerja di rumah, work from home dan itu sangat mungkin. Katakan hanya untuk dua minggu ini. Enggak berat kok, semua bisa jalan. Prodiktifitas dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat bisa ketemu," ucapnya.
Secara tegas, Mardani meyakini semuanya dapat teratasi jika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menerapkan apa yang dia usulkan.
Dia menilai jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah terhadap corona, kemungkinan kasus penyebaran dia prediksi akan semakin meluas, mengingat kondisi minimnya daya tampung rumah sakit di Indonesia, maka slowdown harus diterapkan.
Baca juga: Covid-19, Potensi Kerugian Jika Jakarta Lockdown
"Ketika memuncak seperti ini, padahal kemampuan daya tampung rumah sakit (sedikit). Seperti Italia itu enggak ada lambat, itu menampung sekarang ini sudah hampir 2.000 (pasien). Itu Italia loh. Kita ini sudah mulai naik seratusan ditambah itu belum ketahuan semua," ucapnya terheran-heran.
Slowdown dalam pandangan Mardani, penyebaran corona dia yakini tidak akan begitu cepat merambat. Kendati demikian, sistem itu dia sadari tidak bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat.
"Kalau slowdown, grafiknya enggak tinggi. Nah ini masih bisa. Kasih waktu agak panjang, rumah sakit masih bisa untuk menangani. Ini bab masalah meminimalisir puncaknya," kata Mardani Ali Sera. []
