Jakarta - Opsi untuk menutup akses keluar dan masuk (lockdown) wilayah DKI Jakarta semakin terbuka pasca makin meluasnya penyebaran virus corona jenis Covid-19. Malahan, pada Sabtu malam 14 Maret 2020 pemerintah secara resmi mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit virus asal Wuhan, China tersebut.
Sontak pengumuman itu membuat masyarakat bertambah was-was. Pilihan keputusan untuk mengunci wilayah ibu kota menjadi semakin relevan guna meminimalisir dampak penyebaran corona.
Meski demikian, pilihan mengunci Jakarta tentu saja membawa risiko tersendiri pada berbagai sektor. Salah satu yang akan menjadi ‘korban’ adalah sektor perekonomian. Bagaimana tidak, kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara menurut Wikipedia ini disebut-sebut mewakili 70 persen perputaran uang di dalam negeri.
Bobot Jakarta sebagai provinsi menyumbangkan inflasi memang yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain.
Selain itu, peran sentral Jakarta bagi sistem tata kelola ekonomi di Tanah Air juga diamini oleh Kepala Badan Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Buyung Airlangga. Menurut dia, Jakarta merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan inflasi nasional.
Baca Juga: Kasus Corona, Jakarta Harus Diperhatikan Khusus
“Bobot Jakarta sebagai provinsi menyumbangkan inflasi memang yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain, kira-kira 18 persen,” ujarnya kepada Tagar, Senin, 16 Maret 2020.
Gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron pada Februari 2020 menunjukkan virus corona SARS-CoV-2, diambil dari seorang pasien yang terinfeksi COVID-19. Setelah sebelumnya dikenal sebagai 2019-nCoV, virus ini merupakan penyebab dari apa yang disebut penyakit COVID-19. (Foto: NIAID-RML via AP)Buyung menambahkan, potensi peningkatan inflasi di Jakarta sangat mungkin terjadi mengingat sudah mulai sulitnya para pelaku usaha untuk mengakses bahan baku kebutuhan industri. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka kenaikan harga barang tidak bisa dihindari. “Saya pikir siklus lanjutan yang akan dihadapai adalah inflasi yang akan mulai naik,”tutur dia.
Berdasarkan data BPS Prov.DKI Jakarta, berikut Tagar beberkan sejumlah sektor ekonomi yang berpeluang mendapatkan tekanan apabila skenario lockdown benar-benar diterapkan.
Baca Juga: Tekan Penularan Corona, Rute Transjakarta Dibatasi
1. Pajak
Pada sepanjang 2019 lalu, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setidaknya dapat memungut pajak dengan jumlah Rp 45, 7 triliun. Angka ini belum termasuk pemasukan lain-lain, yang jika ditotal keseluruhan pendapatan Jakarta pada tahun lalu mencapai Rp 63,13 triliun.
Kemudian, apabila mengesampingkan asumsi total pendapatan dan hanya menggunakan satu instrumen, yakni pajak, maka pendapatan asli daerah pimpinan Anies Baswedan itu setara Rp 3,8 triliun setiap bulannya. Lalu, apabila lockdown dilaksanakan selama 14 hari, maka potensi dana pungutan pajak yang mungkin saja menguap mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.
2. Produktivitas Industri
Pada 2018, di Jakarta terdapat tiga golongan industri besar yang menyerap tenaga kerja cukup banyak. Ketiga industri kelompak usaha tersebut adalah industri pakaian jadi dengan 65.979 pekerja, industri makanan dan minuman 22.949 pekerja, serta percetakan dan reproduksi media rekam sebanyak 20.941 pekerja. Secara total, jumlah pekerja di Jakarta dari lintas sektor diperkirakan mencapai 2 juta orang.
Sementara itu, pada sepanjang 2017 disebutkan bahwa nilai keseluruhan produksi pada industri besar dan sedang sekitar Rp 497,3 miliar. Hasil ini jika dirata-ratakan perhari adalah sebesar Rp 1,38 miliar. Maka dengan 14 hari lockdown, nilai produksi yang akan hilang ditaksir Rp 19,3 miliar. Angka ini masih belum termasuk perputaran uang sektor industri kecil, mikro dan menengah.
3. Ekspor-Impor
Nilai ekspor provinsi DKI Jakarta pada 2019 mencapai 54,03 miliar dolar AS. Sedangkan impor sebesar 88,39 miliar dolar AS. Ini berarti ada potensi kehilangan nilai ekspor maupun dan impor masing-masing 2,1 miliar dolar AS dan 3,4 miliar dolar AS dalam dua pekan.[]
