TAGAR.id, Tokyo, Jepang - Jelang safari diplomasi Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, ke negara-negara G7, Jepang ajak negara-negara demokrasi di dunia untuk membentuk “tatanan dunia baru,” berdasarkan prinsip kebebasan, hak asasi manusia dan negara hukum.
Imbauan pembentukan “tatanan dunia baru” tersebut disampaikan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura, dalam sebuah pidato di Center for Strategic and International Studies - CSIS di Washington, AS.
Menurut Nishimura, rejim perdagangan bebas dan kebergantungan ekonomi yang dominan saat ini, justru memperkuat kekuasaan para diktatur di dunia. ”Negara-negara autoriter berhasil menghimpun kekuatan yang sangat besar, baik secara ekonomi atau militer,” kata Nishimura.
"Kita harus membuat tatanan dunia baru yang berdasarkan nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan negara hukum.”
Nishimura bertolak lebih dulu ke Washington sebelum kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang, Fumi Kishida, Senin, 9 Januari 2023, depan. Lawatannya merupakan bagian dari safari diplomasi Jepang ke negara-negara G7 menjelang konferensi tingkat tinggi di Hiroshima, Mei mendatang.
Selama giliran jabatan presidensi G7, Jepang mengutamakan agenda keamanan, antara lain terkat invasi Rusia di Ukraina, program nuklir Korea Utara dan provokasi militer Cina di Selat Taiwan.
Pada Desember silam, Tokyo mengadopsi strategi keamanan nasional baru yang menghalalkan agresi militer di luar negeri. Jepang sendiri sudah memesan peluru kendali jarak jauh dari AS. Kemampuan menyerang negara lain selama ini adalah hal terlarang dalam konstitusi Jepang.
Kishida memastikan akan membahas strategi pertahanan yang baru dengan Presiden AS, Joe Biden, di Washington. Demi menangkal ancaman Cina, Jepang ingin melakukan modernisasi militer terbesar sejak Perang Dunia II.
Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, dalam konferensi pers di kediaman resminya di Tokyo, Jumat 28 Oktober 2022. (Foto: voaindonesia.com/Yoshikazu Tsuno/Pool via AP)Poros demokrasi
Menko Nishimura menegaskan negara-negara demokrasi harus melindungi keunggulan teknologi dan industri, agar tidak jatuh ke tangan pemimpin autoriter dan digunakan untuk memperkuat militernya.
Sebabnya dia mengajak AS agar mau memperluas kerja sama supaya tidak terbatas hanya pada teknologi tinggi seperti semikonduktor, bioteknik, kecerdasan buatan dan komputer quantum.
Kerja sama terutama dibutuhkan demi mengamankan rantai pasokan industri yang saat ini masih banyak bergantung kepada Rusia atau Cina. "Kita mungkin harus lebih dulu mengidentifikasi titik cekik di masing-masing negara dan mengambil langkah balasan jika diperlukan,” kata dia.
Di Washington, Nishimura ditemani Menteri Pertahanan, Yasukazu Hamada, dan Menteri Luar Negeri, Yoshimasa Hayashi. Bersama rekan sejawat di AS, Lloyd Austin dan Antony Blinken, keduanya akan membahas detail kerja sama keamanan bilateral.
"Kami ingin memperkuat daya gertak dan kemampuan respons aliansi Jepang dan AS dalam rangka Strategi Keamanan Nasional yang baru,” kata Menhan Jepang, Hamada.
Pemerintah di Washington menyambut postur baru militer Jepang dan kesediaan Tokyo mengambil alih peran yang lebih agresif di kawasan. "Perubahan ini juga mempermudah kerja sama militer antara Jepang dan Australia", menurut sejumlah analis AS.
Namun begitu, pakta pertahanan AS dan Jepang yang berlaku saat ini masih mengikat Tokyo dalam peran yang lebih defensif. Soal ini, Hamada mengatakan masih menunggu keputusan resmi dari kedua pemerintahan. [rzn/as (rtr,ap)]/dw.com/id. []
