UNTUK INDONESIA

Jelang Pilkada 2020, DPR Minta Kominfo Kerja Ekstra Tangkal Hoaks

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kerja ekstra tangkal hoaks Pilkada 2020.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kerja ekstra tangkal hoaks Pilkada 2020. (Foto: Tagar/Instagram/@azissyamsuddin.korpolkam)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti konten-konten negatif, termasuk maraknya informasi hoaks terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

”Jika ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah di-take down. Artinya, hari ini bisa bertambah lagi konten negatif dan narasi hoaks itu. Kita tidak inginkan ini. Momentum pilkada harus mampu menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah,” Kata Azis Syamsuddin, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.

Banyak publik yang tidak tahu, apa itu satir, false connection (koneksi salah). Sampai terapan clickbait, konten yang berharap page view (laman dilihat) untuk mengeruk keuntungan finansial.

Menurut politikus Golkar itu, beredarnya berita bohong, palsu, fitnah atau hoaks, yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya informasi hoaks di media sosial.

Baca juga: Sebar Spam, Jutaan Akun Penyebar Hoaks Diblokir WhatsApp

Azis menyebut, ketidakpastian informasi yang tidak valid lalu secara sembarangan disebarkan dengan sengaja, akan berimbas menyebabkan keresahan di ruang publik. 

Oleh karena itu, ia menekankan, dalam hal ini diperlukan sebuah tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mempercayai informasi valid yang mereka peroleh.

”Terutama informasi yang diperoleh melalui ponsel pintar dan internet. Ini menuntut kesadaran masyarakat dalam memilah agar tidak menyebarkan keresahan di masyarakat. Kemenkominfo juga punya tugas berat itu, hal ini,” ujar dia.

Belajar dari misinformasi dan disinformasi, kata Azis, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah selayaknya mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

”Banyak publik yang tidak tahu, apa itu satir, false connection (koneksi salah). Sampai terapan clickbait, konten yang berharap page view (laman dilihat) untuk mengeruk keuntungan finansial,” tuturnya.

Baca juga: Virus Corona Bikin Rusak Gigi dan Mulut, Fakta atau Hoaks?

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, banyak juga persoalan misleading content atau konten menyesatkan. Kata dia publik sengaja diarahkan membingkai suatu isu atau individu tertentu yang seakan-akan mendekati kebenaran.

"Misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca," ujarnya.

”Jika ini tidak dijelaskan, tidak diedukasi, kian hari dunia maya kita hanya disesaki kebohongan. DPR tentu berharap Kemenkominfo mampu menerjemahkan ini dengan caranya, agar penyesatan tidak terus terjadi,” ucapnya menambahkan. []

Berita terkait
Hoaks Gelombang Panas Landa Indonesia, BMKG Beri Penjelasan
BMKG memberikan bantahan sekaligus penjelasan mengenai hoaks yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia akan dilanda gelombang panas.
3 Remaja Mabuk Nyungsep ke Got, Jargon Depok Religius, Hoaks
Tagline Kota Depok sebagai kota religius kian dipertanyakan. Bahkan beberapa menyebutnya sebagai perkara hoaks belaka.
Penyebar Hoaks Mata Jenazah di Probolinggo Hilang Diamankan
Tujuh orang diamankan Polres Probolinggo terkait video jenazah pasien di RSUD Probolinggo yang kehilangan mata viral di media sosial.
0
Jelang Pilkada 2020, DPR Minta Kominfo Kerja Ekstra Tangkal Hoaks
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kerja ekstra tangkal hoaks Pilkada 2020.