UNTUK INDONESIA
Jawaban Jokowi Mengenai Kesalahan Ketik Omnibus Law
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kesalahan pengetikan pasal 170 yang terdapat di dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. (Foto: Tagar/Popy Sofy).

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kesalahan pengetikan pasal 170 yang terdapat di dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. 

Jokowi memastikan omnibus law yang masih berupa draf itu telah diserahkan pemerintah kepada DPR, dan masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan seiring waktu berjalan.

Kan kita ingin terbuka, baik DPR maupun kementerian-kementerian, terbuka untuk menerima masukan masukan

"Yang enggak mungkin artinya apa, pemerintah bersama DPR dan selalu terbuka ini masih terlalu awal, mungkin masih tiga bulan, mungkin masih empat bulan baru selesai atau lima bulan baru selesai ya," kata Jokowi di The Ritz Carlton Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Jokowi menegaskan draf omnibus law bisa mengalami perubahan, terhadap dialog ataupun pelbagai masukan yang dilakukan berbagai pihak.

"Kan kita ingin terbuka, baik DPR maupun kementerian-kementerian, terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input-input, mendengar keinginan-keinginan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Setelah Aksi 212, FPI Siap Demo Omnibus Law ke DPR

Sehingga, nantinya pemerintah dapat mengakomodir melalui kementerian, kemudian persetujuan di DPR.

"Artinya apa, pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat dengar pendapat," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui adanya kekeliruan pada tulisan yang diketik dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun, dia menyebut hal itu masih bisa diperbaiki.

Salah ketik yang dimaksud Mahfud yaitu pada Pasal 170 draf RUU Cipta Kerja yang menyatakan peraturan pemerintah (PP) bisa membatalkan undang-undang.

"Yang penting, RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan di mana semua bisa diperbaiki. Baik karena salah, maupun karena perbedaan pendapat, itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR, itu saja. Jadi tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

Baca juga: FPI Curiga Omnibus Law Merugikan Pribumi

Mahfud menegaskan pemerintah memastikan draf RUU Cipta Kerja pasal 170 itu memang keliru. Sebab, tidak mungkin PP membatalkan undang-undang.

"Ya salah ketik sebenarnya. Artinya seharusnya keliru, kan tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan, bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," ucap dia.

Dalam pasal 170 ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Law Cipta Kerja, disebutkan presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan mencabut Undang-Undang melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja.

Selain itu, presiden juga memiliki kewenangan mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu ada dalam pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). []

Berita terkait
DPR: Jangan Perdebatkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Anggota DPR Komisi VI menyarankan penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibahas dengan Baleg daripada dengan Pansus DPR.
Apa Itu Omnibus Law
Omnibus Law yang dikebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menimbulkan pro dan kontra di publik. Maka itu rencana ini perlu dipahami.
Pandangan Denny Siregar soal Omnibus Cipta Lapangan Kerja
Jokowi ternyata tidak mau menyerah. Ia kemudian merancang undang-undang yang bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tulisan Denny Siregar.
0
Tes Swab Anggota DPRD Sumut Ini Negatif Covid-19
Anggota DPRD Sumatera Utara, Ebenejer Sitorus, menjadi pasien suspek Covid-19.