UNTUK INDONESIA
DPR: Jangan Perdebatkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Anggota DPR Komisi VI menyarankan penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibahas dengan Baleg daripada dengan Pansus DPR.
Aktivis buruh di Yogyakarta, Rabu, 12 Desember 2020, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang mereka sebut RUU Cilaka yang dinilai hanya berpihak kepada pengusaha. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)

Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtarudin menyarankan penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dibahas dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR daripada dengan panitia khusus (Pansus) DPR.

"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang lewat Pansus," ucap Mukhtarudin lewat keterangannya di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Banyak Pasal Aneh dan Bahaya

Penyusunan RUU Cipta Kerja pun kata dia harus melalui mekanisme yang benar. "Dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Politisi Golkar itu.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menurutnya merupakan kebutuhan bangsa, sehingga seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama. Maka, pembahasan substansi dan materi Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus melibatkan semua pihak termasuk buruh melalui serikat pekerja dan pengusaha.

"Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja menurutnya penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Sebab, menurutnya penyederhanaan regulasi akan mempermudah investasi yang ujungnya untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.

"Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," katanya. []

Berita terkait
FPI Curiga Omnibus Law Merugikan Pribumi
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis curiga keberadaan omnibus law lagi-lagi menguntungkan pengusaha asing, bukan pribumi.
RUU Cipta Kerja, Baleg DPR: Jangan Korbankan Manusia
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi mengingatkan penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperhatikan aspek manusia.
KSPI Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Sedot Pekerja Asing
KPSI menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja bakal memicu banyaknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia.
0
Ie Bu Peudah, Tradisi Merawat Kuliner Leluhur Aceh
Tradisi memasak ie bu peudah sudah ada sejak masa kesultanan Aceh atau tepatnya pada abat ke-15 masehi.