Bukittinggi - Calon Wali Kota Bukittinggi nomor urut 1, Ramlan Nurmatias berjanji akan menata pedagang kaki lima (PKL) agar tetap bersih, rapi dan estetis. Menurutnya, PKL adalah sektor riil yang akan dibina secara baik dengan memfasilitasi modal usaha melalui program kemitraan.
Wali Kota Bukittinggi non aktif ini membantah keras adanya isu bahwa misi dan visi Paslon RaSya akan menggusur PKL di Pasar Bukittinggi. Katanya, isu tersebut hanya tudingan yang dilontarkan oleh pihak lain dalam masa kampanye pilkada Bukittinggi 2020.
"Tidak benar adanya tudingan miring seperti itu. Bahwa kami akan menata pedagang kaki lima untuk teratur dan tertata rapi memang ada. Itu sudah menjadi program Pemko Bukittinggi dalam RPJMD 2015-2020. Namun menggusur PKL tidak ada dalam pikiran saya. Bisa dilihat apakah selama ini ada kebijakan saya yang menggusur PKL," tegas Ramlan.
Hal itu disampaikan Ramlan saat berdialog dan bersilaturahmi dengan pelaku UKM dan pedagang PKL dari Pasar Lereng, Pasar Ateh, Pasar Bawah dan Pasar Aur di Posko Pemenangan Pasangan Calon Ramlan Nurmatias dan Syahrizal (RaSya) di Bukittinggi, Selasa, 3 November 2020 malam.
Selain itu, Ramlan juga ingin memperkuat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif melalui pembangunan pusat Usaha Kecil dan Menengah (UKM Center). Menurutnya, pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh masyarakat.
"Untuk mencapai sesuai harapan, maka UKM Center akan dibangun Media Promosi, Informasi UKM, Workshop, Packaging House dan Balai Diklat. Kemudian, mempermudah UKM serta PKL dalam memperoleh modal usaha melalui program kemitraan,” ujar Ramlan Nurmatias.
Lebih Lanjut Ramlan menegaskan keberpihakan dirinya terhadap pelaku UKM dan pedagang PKL dengan berbasis IT dan perkembangan teknologi.
“Kita akan mendorong arah Pembangunan UKM dan koperasi setia usaha kaki lima lainnya yang berbasis IT karena harus disejalankan dengan perkembangan teknologi,” kata Ramlan melalui keterangan tetulis yang dikirim juru bicaranya.
Menurut Ramlan pembangunan ekonomi dan investasi harus bermuara kepada pembelaan usaha UKM dan PKL. Maka untuk mencapai hasil maksimal, semua potensi harus digerakkan. Diantaranya, tatakelola BUMD harus ditingkatkan yang profesional, bebas KKN dan mandiri. Termasuk memberikan kemudahan seluruh administrasi perizinan.
Pola kemitraan, kata Ramlan, pihaknya ingin membuat kebijakan membantu pedagang dan UKM melalui program bantuan pembiayaan secara non profit lewat Baznas dengan nama Mikrofinacial Desa (MFC) yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu.
Sedangkan melalui perbankan pihaknya juga membuka kerjasama dalam bentuk pinjaman lunak dengan program pinjaman mikro pada Bank Nagari dan BPR Jam Gadang.
"Jadi kalau sekarang orang bicara pinjaman lunak atau pinjaman tanpa bunga, sudah kita dorong dalam program Mikro Finacial Desa di Baznas melalui dana hibah yang kita titipkan di Baznas. Untuk program kemitraan kita juga sudah bicara dengan pimpinan Bank Nagari dan BPR Jam Gadang untuk memfasilitas pinjaman yang tentu dengan syarat tertentu," ujar Ramlan.[]
