Dairi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara, akan melakukan evaluasi dan perbaikan serta tidak menutup kemungkinan untuk mengembalikan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada posisi awal sebelum dimutasi.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Leonardus Sihotang pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Dairi terkait mutasi ASN, Selasa, 17 Maret 2020.
“Ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi saya telah ditugasi bapak bupati untuk melakukan evaluasi. Kalau ada kebijakan yang tidak pas, akan dilakukan perbaikan sepanjang ASN memiliki kinerja bagus,” sebut Leonardus.
Leonardus menyebut, Pemkab Dairi berkeinginan menciptakan birokrasi yang profesional dan mutasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi untuk percepatan mewujudkan visi-misi pembangunan menuju ‘Dairi Unggul’.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Dairi Jono Pasi. Rapat sempat menghangat hingga kemudian diskors. Pasalnya, sejumlah dokumen yang diminta Depriwanto Sitohang pada rapat sebelumnya hingga dua jam lebih tidak kunjung diserahkan.
Anggota Komisi I tampak tidak satu pemahaman. Sebagian mencecar eksekutif dengan pertanyaan menohok, sementara beberapa anggota lain terkesan berpihak pada argumen eksekutif.
Manat Sigalingging dari Fraksi Hanura dengan berbagai argumen menyebut, mutasi ASN merupakan kewenangan bupati dan pembahasan substansi tersebut bukan ranah DPRD.
Manat membandingkan, pada era pemerintahan sebelumnya juga dilakukan mutasi tetapi DPRD tidak melakukan RDP.
Sementara, Depriwanto mempertanyakan kebijakan pencopotan sejumlah kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah (NUKS). Di sisi lain, justru guru yang tidak memenuhi persyaratan diangkat sebagai kepala sekolah.
Tutup ma, nga male (tutuplah, sudah lapar)
Depriwanto mengatakan, pengangkatan dimaksud tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Ia juga mempertanyakan dasar pengangkatan dan penurunan sejumlah ASN pada jabatan administrator yang turun naik dalam tempo sekitar satu setengah bulan.
Dikatakannya, ada yang dinonjobkan pada 28 November 2019 kemudian dipromosikan pada mutasi 13 Januari 2020. Ada yang dilantik menjadi sekretaris kecamatan, kurang dari dua bulan kemudian diturunkan menjadi kepala seksi dan sejumlah posisi lainnya.
“Jika pertimbangannya kinerja dan prestasi, mengapa kepala sekolah yang berprestasi bahkan mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi justru diturunkan menjadi guru biasa. Mengapa pula guru SMP jadi Kepala SD," tanya Depriwanto kepada pihak eksekutif.
Menanggapi pertanyaan itu, Leonardus menyebut akan mengakomodir seluruh masukan anggota DPRD untuk tujuan perbaikan. Terkait guru SMP yang diangkat menjadi kepala SD, disebutkan sedang diproses karena guru bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan kepala SD.
Depriwanto yang mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan lagi, tidak diberikan kesempatan, karena masalah waktu. "Sesuai tatib, waktu kita sudah habis," kata pimpinan rapat.
Menanggapi hal itu, Depriwanto menyebut akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang masih disimpannya, dalam pemandangan umum fraksi pada pembahasan LKPJ mendatang.
Sementara itu, sebuah pemandangan tidak lazim terlihat dalam rapat terbuka itu. Saat Depriwanto sedang berbicara mengajukan pertanyaan, Rade Simamora yang juga anggota Komisi I terlihat bangkit dari tempat duduknya dan beranjak ke luar ruangan sambil meminta agar rapat ditutup saja karena telah lapar.
“Tutup ma, nga male (tutuplah, sudah lapar),” sebut Rade sambil beranjak ke luar ruangan. Lontaran Rade membuat pengunjung terkesima, yang umumnya pekerja media dan penggiat LSM. Berselang kemudian, Rade masuk kembali dan rapat pun ditutup.[]
