Rembang - Jalan lingkar Rembang, pertigaan Tireman sampai dengan perempatan Galonan, kondisinya hancur pada musim hujan ini. Pemkab Rembang meminta agar menjadi jalan nasional dan ditangani oleh pemerintah pusat.
"Usulan tersebut saya sampaikan dalam forum rapat dengan Dinas Bina Marga Jawa Tengah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rembang, Sugiharto, Senin, 6 Januari 2020.
Usulan jalan lingkar Tireman - Galonan, sebagai jalan nasional sebenarnya dapat langsung disetujui. Tapi ada konsekuensinya. Jalan dalam kota Rembang dari Tugu Adipura sampai batas kota yang semula jalan nasional dikembalikan menjadi jalan kabupaten.
“Ada konsekuensi yang harus ditanggung, jalan dari Tugu Adipura ke selatan tidak jadi jalan nasional, tapi berganti jadi jalan kabupaten, ” kata dia.
Ia menerangkan, langkah itu sama seperti yang diterapkan kepada daerah-daerah lain se-Jawa Tengah. Jalan di dalam kota yang semula kewenangan pemerintah pusat, kembali lagi menjadi ranah pemerintah daerah.
Ada konsekuensi yang harus ditanggung, jalan dari Tugu Adipura ke selatan tidak jadi jalan nasional, tapi berganti jadi jalan kabupaten.
Meski demikian Sugiharto tetap berusaha agar dua ruas jalan tersebut bisa menjadi kewenangan nasional. Pasalnya kedua jalan tersebut sering digunakan untuk perlintasan truk-truk besar milik PT Semen Gresik dan Blok Cepu untuk menunjang beragam proyek strategis pemerintah.
“Saya tetap ngotot memperjuangkan supaya jalan lingkar dan jalan Tugu Adipura ke selatan masuk jalan nasional. Tidak dikorbankan salah satu, soalnya ada pertimbangan-pertimbangan, mobilitas kendaraan yang lewat jalur tersebut,” terang dia.
Saat ini Pemkab Rembang menanti keputusan mengenai usulan dua jalur tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Apabila jalan lingkar disetujui sebagai jalan nasional, penanganannya akan lebih komprehensif, karena ditopang anggaran besar.
"Seperti peningkatan jalan dari Tugu Adipura sampai batas Blora, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sampai Rp 135 miliar," bebernya.
Kalau dihitung secara matematis, tambah Sugiharto, besaran nominal dana tersebut lebih besar ketimbang anggaran DPU Rembang selama satu tahun. Karenanya ia berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya memperjuangkan perubahan status jalan lingkar.
“Apabila ditangani pusat, harapan kami biar lebih baik. Soalnya anggaran di sana sangat banyak. Berbeda dengan anggaran di kabupaten,” sebut dia. []
Baca juga:
- Di Depan DPR, Bupati Keluhkan Pembangunan Jalan Tol
- Standar Keselamatan Jalan Nasional di Tarutung, Buruk
- Jalan Tol Padang - Pekanbaru Harga Diri Sumbar
