Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Gembong Warsono mempertanyakan realisasi janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyusul banjir besar yang terjadi di Jakarta tepat pada hari pertama Tahun Baru 2020.
Menurut dia, sebenarnya banjir di Jakarta dapat dihindari, begitu pula dampak yang ditimbulkan, bisa diminimalisir jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye pada tahun 2017.
Pak gubernur juga perlu mempertanggung jawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan dan menyebabkan banjir yang luas saat ini terjadi.
"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi konkret yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," kata Gembong di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2020 dilansir Antara.
Baca juga: Jokowi Beberkan 4 Lokasi Banjir Terparah di Jakarta
Sejumlah relawan membantu warga menyeberangi Sungai Ciberang untuk dievakuasi ke tempat aman di Kampung Susukan, Lebak, Banten, Kamis 2 Januari 2019. (Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas)
Selama dua tahun ini, lanjut Gembong, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang konkret dari Anies, di mana program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.
"Sedangkan pemerintah pusat sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan banjir di Jakarta," ujarnya.
Program pemerintah pusat itu, dikatakannya terkait dengan program sodetan Kali Ciliwung, di mana pemerintah pusat menawarkan untuk menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan. Namun, hal terakhir tidak terealisasi sepenuhnya.
"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekadar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” tutur Gembong.
Baca juga: Kumpulan Meme Kocak Warganet Soal Banjir Jakarta
Kendaraan melintasi banjir di kawasan Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Rabu, 1 Januari 2020. Banjir tersebut disebabkan tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase di kawasan tersebut. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)Fraksi PDIP, kata dia, sepenuhnya menyadari bahwa banjir DKI terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terlepas dari tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh gubernur dalam membantu korban banjir.
"Pak gubernur juga perlu mempertanggung jawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan dan menyebabkan banjir yang luas saat ini terjadi," ucapnya.
Gembong menambahkan, pihaknya mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan selama dua tahun ini.
"Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta, fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi," katanya.
Dia menyatakan, diperlukan adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilainya efektif.
"Di mana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucap Politikus PDIP Gembong Warsono. []
