Jadikan Kantong Belanja Nonplastik Sebagai Gaya Hidup

Penggunaan kantung belanja nonplastik sebagai gaya hidup sehingga mengurangi sampah plastik yang terkategori membahayakan tersebut.
Ilustrasi - Warga menggunakan kantong belanja guna ulang saat berbelanja di salah satu minimarket Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25-8-2019). (Foto: Antara/Arif Firmansyah/aww)

Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup (LH) mengapresiasi masyarakat yang menjadikan penggunaan kantung belanja nonplastik sebagai gaya hidup sehingga mengurangi sampah plastik yang terkategori membahayakan tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi karena sampah 'kan urusan bersama. Setiap orang hidup, tuh, pasti hasilkan sampah," kata Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan ketika dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 30 September 2019.

Pada saat ini, kata Yogi, pihaknya menyosialisasikan pengurangan sampah plastik sekali pakai sejak 2018 sambil menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta rampung, terutama pada pengusaha retail dan masyarakat.

Sosialisasi tersebut, kata Yogi, telah memperoleh pengurangan yang signifikan mengurangi kuantitas sampah plastik yang jumlahnya 14 persen dari jumlah seluruh sampah di Jakarta tiap tahun sekitar 2,5 juta ton, atau senilai 350.000 ton.

"Data pengurangannya sedang kami riset lebih dalam karena enggak mudah menghitung dengan pendekatan akhir di TPA, nanti kami rilis. Tapi ini signifikan karena sekarang kan sudah menjadi tren bawa kantung belanja sendiri, bawa tumbler air isi ulang ketika pergi sekolah, ke kantor jadi mengurangi plastik air minum kemasan," ucap Yogi.

Hal tersebut, kata Yogi, tak lepas dari kampanye kelompok masyarakat dan para publik figur menjadi influencer tren ini.

Dia mengaku merasa gagal ketika yang mengerjakan itu. Akan tetapi, ketika masyarakat dan publik figur ikut dan jadi tren, itu malah ukuran keberhasilan pihaknya mengampanyekan bahwa sampah ini tanggung jawab bersama.

Kampanye Nonplastik

Salah satu yang turut serta mengampanyekan pengurangan pengguanaan plastik adalah PT Estika Tata Tiara Tbk. (KIBIF) pada hari Minggu (29/9/2019) di area car free day (CFD) yang juga mengampanyekan gerakan penggunaan kantung belanja ramah lingkungan (eco-friendly bag) yang dikemas dengan aktivitas yang melibatkan masyarakat, seperti Zumba, dan demo masak.

Direktur Pemasaran PT KIBIF Grace Adoe mengatakan pihaknya akan terus mengedukasi konsumen tentang cara bijak berbelanja menggunakan kantong belanja ramah lingkungan untuk mendukung program pemerintah mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di Indonesia.

"Acara ini juga kami lakukan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada konsumen dan komunitas KIBIF sebagai wujud terima kasih kami," kata Grace Adoe dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, PT KIBIF yang genap berusia 24 tahun, juga membagi-bagikan kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat dengan tujuan gerakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia.

Menurut dia, masyarakat harus diingatkan tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan agar tetap asri, indah, dan sehat, mengingat pada tahun 2018, volume sampah di Indonesia mencapai 66,5 juta ton sampah rumah tangga, yang sebagai besar berupa sampah plastik.

Sementara itu, di DKI Jakarta, sebanyak 2,5 juta ton sampah dihasilkan setiap tahunnya dengan 350.000 ton adalah sampah plastik.

Pada saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merumuskan tiga kegiatan strategis daerah (KSD) untuk menyelesaikan permasalahan menahun pengelolaan sampah di Jakarta secara komprehensif. []

Berita terkait
Walhi Imbau Pemudik Jangan Kotori Jalur Mudik
Walhi Jakarta mengajak pemudik agar tidak mengotori di sepanjang jalur mudik dengan sampah plastik.
Masalah Kantong Plastik dan Denda Rp 20.000
Asperindo menyebutkan 200 juta kantong plastik digunakan per bulan. Masalah itu berujung pada denda Rp 20.000.
Bahaya Kantong Plastik Masuk Kurikulum, Ini Ancamannya Bagi Manusia
Saking gentingnya informasi bahaya sampah plastik masuk kurikulum pendidikan
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.