Isu Radikalisme, PKS: Pemerintah Hanya Bikin Gaduh

Radikalisme yang sering dilontarkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih angkat bicara terkait wacana bahaya radikalisme yang sering didengungkan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Saya setuju dengan pandangan Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Definisi Radikalisme," katanya kepada Tagar, Selasa, 31 Desember 2019.

Menurut Fikri, pemerintah tidak perlu mengangkat isu aneh-aneh, jika ditelaah lebih dalam tidaklah relevan. Sebab kondisi demikian hanya akan meniciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Radikalisme yang sering dilontarkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah.

"Isu radikalisme  tidak relevan dengan penyelesaian masalah riil dalam masayarakat, mungkin bisa menutupi kelemahan pemerintah, tapi pemerintah akan selalu terkesan bikin gaduh," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal dan Brebes).

Daripada mengurusi radikalisme yang tidak jelas, Fikri menyebut lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih unggul. Dengan SDM yang unggul perekonomian negara bisa digenjot melalui ekonomi kreatif. "Lebih baik pemerintah berkonsentrasi meningkatkan  kualitas SDM lewat pendidikan dan mengangkat potensi ekonomi bangsa lewat ekonomi kreatif. Toh sejak 2017 devisa negara kita bukan lagi bergantung  kepada SDA (sumber daya alam) dan PMA (penanaman modal asing)," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini memang cadangan devisa terbesar dihasilkan dari minyak kelapa sawit. Namun kenyataannya kedua tersebar adalah di bidang pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. 

Sebelumnya, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan permasalahan Indonesia sebenarnya bukan radikalisme. Tetapi menurut dia, persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu, 29 Desember 2019.

Dia menambahkan kalau tidak ada perubahan yang fundamental, dimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. Ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, dimana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan. "Tidak jauh dari ibu kota negara (Jakarta) ini, yaitu di Provinsi Banten, penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata Siti. []

Baca Juga:

Berita terkait
Gemar Bully Anies Baswedan, PKS: PSI Lagi Gali Kubur
Politikus PKS Abdul Fikri Faqih menyebut kenyinyiran PSI terhadap Anies Baswedan, nantinya bisa menjadi senjata makan tuan.
Partai Lain Khawatir Kursi Wagub DKI Ditempati PKS?
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai ada kekhawatiran dari partai lain bila kursi Wakil Gubernur DKI ditempati kader PKS. Kenapa?
Komisi X DPR Ragu Ujian Nasional Dapat Dihapus Total
Abdul Fikri Faqih mengaku sepakat dengan keputusan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional mulai 2021.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.