Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih angkat bicara terkait wacana bahaya radikalisme yang sering didengungkan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Saya setuju dengan pandangan Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Definisi Radikalisme," katanya kepada Tagar, Selasa, 31 Desember 2019.
Menurut Fikri, pemerintah tidak perlu mengangkat isu aneh-aneh, jika ditelaah lebih dalam tidaklah relevan. Sebab kondisi demikian hanya akan meniciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Radikalisme yang sering dilontarkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah.
"Isu radikalisme tidak relevan dengan penyelesaian masalah riil dalam masayarakat, mungkin bisa menutupi kelemahan pemerintah, tapi pemerintah akan selalu terkesan bikin gaduh," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal dan Brebes).
Daripada mengurusi radikalisme yang tidak jelas, Fikri menyebut lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih unggul. Dengan SDM yang unggul perekonomian negara bisa digenjot melalui ekonomi kreatif. "Lebih baik pemerintah berkonsentrasi meningkatkan kualitas SDM lewat pendidikan dan mengangkat potensi ekonomi bangsa lewat ekonomi kreatif. Toh sejak 2017 devisa negara kita bukan lagi bergantung kepada SDA (sumber daya alam) dan PMA (penanaman modal asing)," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini memang cadangan devisa terbesar dihasilkan dari minyak kelapa sawit. Namun kenyataannya kedua tersebar adalah di bidang pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
Sebelumnya, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan permasalahan Indonesia sebenarnya bukan radikalisme. Tetapi menurut dia, persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.
"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu, 29 Desember 2019.
Dia menambahkan kalau tidak ada perubahan yang fundamental, dimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. Ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, dimana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan. "Tidak jauh dari ibu kota negara (Jakarta) ini, yaitu di Provinsi Banten, penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata Siti. []