Tutup Buku 2019, LIPI: Radikalisme Bukan Persoalan

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan permasalahan Indonesia bukan radikalisme. Melainkan ketimpangan sosial.
Peneliti LIPI Prof Siti Zuhro (foto: Antara/Zuhdiar Laeis).

Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan permasalahan Indonesia bukan radikalisme. 

LIPI: Kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme.

Dia menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. 

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu, 29 Desember 2019, dilansir Antara

Dia menambahkan kalau tidak ada perubahan yang fundamental, dimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. 

"Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik," ujar Siti.

Baca juga: LIPI Teliti Sampah Plastik di Perairan Indonesia

Jembatan Lebak BantenPara siswa sedang melewati jembatan yang sudah rapuh di Lebak, Banten, Rabu, 30 Oktober 2019. (foto: Tagar/Moh Jumri).

Dia melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, dimana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan. 

"Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata dia. 

Oleh karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati. 

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur. 

"(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan Pak Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu," ujar Siti. 

Baca juga: Ma'ruf Amin: Pembelajaran Radikalisme Ada di SD-PAUD

Human InterestKorban penggusuran di Sunter sedang tertidur beralaskan karung goni. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Presiden pernah berujar jika fokus pembangunan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi

Siti menilai berarti pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri. 

"Berarti kita melihat dulu ke (sektor) domestik. Supaya wajah kita cantik ke luar negeri, politik luar negeri, karena semua keputusan kebijakan itu kan sebetulnya keputusan politik," kata dia. 

Oleh karena itu, kata Peneliti LIPI, sebetulnya politisasi radikalisme dan politik identitas menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah tadi. []

Baca juga: Ma’ruf Amin Hendak Imunisasi Masyarakat yang Radikal

Berita terkait
Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Definisi Radikalisme
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah pusat mendudukan definisi radikalisme.
Haedar Nashir dan Strategi Menghadapi Radikalisme
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan strategi menghadapi radikalisme dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar UMY ke-14.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.