Bantul - Anggota DPD RI, GKR Hemas atau istri Sri Sultan Hamengkubowono X, mengatakan dalam pelaksanaan pilkada potensi politik uang terus menurun diberbagai pelaksanaan pilkada namun demikian kasus yang meningkat luar biasa adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negera (ASN).
"Yang sangat menjadi perhatian DPD di seluruh provinsi adalah keterlibatan ASN yang ada di Kabupaten yang sangat luar biasa dan ini pekerjaan bagi Bawaslu," katanya di sela-sela acara Kunjungan Kerja (Kungker) anggota DPR RI di Jembatan Gantung Tegaldowo, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat, 13 November 2020.
Menurut GKR, maraknya ketidaknetralan oleh ASN dalam pilkada setidaknya sudah terlihat di dua pilkada yang ada di kabupaten di DI Yogyakarta. Sehingga harus ada ketegasan lagi dari Bawaslu untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan yang ada.
Jadi serahkan kepada masyarakat yang bisa menilai calon pemimpinnya. Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin,
"Harus ada ketegasan dari Bawaslu, KPU sendiri juga harus memberi masukan kepada Bawaslu terkait ASN harus netral dalam Pilkada," ucapnya.
Kata Ratu Keraton Yogyakarta itu, meski potensinya menurun terjadi namun hal tersebut bisa terjadi dan yang melakukan politik uang adalah calon kepala daerah yang kaya dan punya uang banyak.
"Kalau money politik walaupun masyarakat butuh namun potensinya lebih kecil dari pada keterlibatan ASN dalam kampanye dan yang bisa melakukan money politik hanya bisa dilakukan calon kepada daerah yang kaya," ungkap istri Sri Sultan HB X itu.
Lebih jauh GKR Hemas berpesan kepada masyarakat Bantul yang akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang masyarakat harus cerdas memilih dan berharap tidak ada keributan dan kerusahan.
"Jadi serahkan kepada masyarakat yang bisa menilai calon pemimpinnya. Masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin," ucapnya.
Terpisah ajakan kepada masyarakat Bantul agar tidak tergiur money politik saat pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang disuarakan oleh pemuda yang tergabung dalam Karangtaruna Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Ketua Karangtaruna Kabupaten Bantul, Nur Kholis mengatakan dalam kondisi pandemik dengan terpuruknya ekonomi godaan money politik cukup menggiurkan bagi masyarakat namun dampaknya masyarakat akan digadaikan hak-haknya selama lima tahun ke depan.
"Kami pemuda di Bantul mengajak masyarakat jangan menggadaikan hak-haknya selama lima tahun hanya demi uang recehan Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu," katanya.
Money politik kata Nur Kholis merupakan bibit dari tindak korupsi karena calon pemimpin yang menggunakan money politik untuk mendapatkan suara dipastikan akan mencari bagaimana uang yang digunakan untuk money politik kembali.
"Salah satu cara untuk mengembalikan uang yang paling mudah adalah korupsi. Kalau korupsi yang dirugikan adalah rakyat," ungkapnya.
Lebih lanjut Nur Kholis juga mengatakan siap untuk menggerakkan seluruh kader Karangtaruna se Kabupaten Bantul untuk memantau pergerakan money politik karena kader dan anggota Karangtaruna juga menjadi anggota PPK, PPS, KPPS bahkan menjadi anggota Panwascam, Panwas tingkat desa.
"Kita memang tidak punya kewenangan untuk memproses hukum namun kita siap untuk memberikan bukti-bukti jika ada tindak money politik untuk disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya. []
Baca juga:
