Jakarta - Pihak Istana enggan menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah permasalahan dalam program pemerintah pada Kartu Prakerja.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan temuan KPK bisa dikonfirmasi langsung kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja.
Problemnya itu sudah sangat teknis, terkait kementerian atau lembaga terkait.
"Untuk isu Kartu Prakerja jangan ke saya. Langsung ke Kemenko Perekonomian saja. Atau ke Direktur Programnya langsung," kata Dini saat dihubungi Tagar, Jumat, 19 Juni 2020.
Baca juga: KPK Kuak Konflik Kepentingan dalam Kartu Prakerja
Sama seperti Dini, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman juga tak bersedia memberikan komentar terkait temuan KPK atas program yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu.
Fadjroel mengatakan persoalan tersebut dinilainya terlalu teknis. Untuk itu, ia melemparkan isu pada PMO Kartu Prakerja.
"Problemnya itu sudah sangat teknis, terkait kementerian atau lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja," ucap Fadjroel saat dikonfirmasi Tagar, Jumat, 19 Juni 2020.
Baca juga: PAN Minta Temuan KPK Soal Kartu Prakerja Dilanjutkan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: Ist)
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian dalam Program Kartu Prakerja yang menggunakan anggaran Rp 20 triliun itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya menemukan empat aspek permasalahan dalam program tersebut.
Pada aspek pertama yang mendapat sorotan yakni, proses pendaftaran. Dia mencatat terdapat 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, berdasarkan fakta, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.
"Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," ujar Alex di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
Lalu yang kedua, KPK juga menemukan adanya kerja sama dengan delapan platform digital yang tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menyoroti kasus ini, komisi antirasuah mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.
"Ketiga, KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai," kata dia.
Kemudian Alex mengatakan hanya sebesar 13% dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.
Sementara aspek keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
"Karena metode pelatihannya (Kartu Prakerja) hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ucap Wakil Ketua KPK itu. []
