Pematangsiantar - Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Pemerintah RI untuk mendesain awal pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan metode pelatihan tatap muka, atau sistem gabungan antara offline dan online. Terlebih, saat ini masuk tahapan transisi untuk menerapkan tatanan normal baru atau new normal.
Yahya Zaini mengatakan pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktik.
Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Sehingga sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Jumat, 5 Juni 2020.
Baca juga: PPP Ingatkan Jokowi Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum
Dia menjelaskan, dalam praktik selama ini pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga sangat efektif dilakukan.
Politisi senior Golkar ini mengingatkan, untuk itu yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya. Dia mengestimasi besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4 juta per orang. Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi sekitar empat juta orang," ujarnya.
Kemudian, pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia, di mana 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemerintah daerah dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang.
Baca juga: Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
"Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," kata dia.
Yahya meyakini dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline seperti desain awal, maka akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online.
"Tetapi dalam masa transisi sekarang ini dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline. Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK-BLK. Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline," ucapnya.
Dia juga berharap penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
"Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama Covid-19 belum hilang tuntas," kata Yahya. []
