Istana Respons Jadi Menteri Jokowi Bayar Rp 500 M

Pihak Istana menanggapi pernyataan PPP soal persyaratan menjadi menteri kabinet harus menyetor uang Rp 500 miliar.
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma\\'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Pihak Istana menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat yang menyebut persyaratan menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin harus menyetor uang Rp 500 miliar.

Kita semua tahu dalam proses penentuan menteri, presiden secara langsung beliau yang memilih. Sangat hati-hati pastinya.

Lewat Sekretariat Kebinet (Setkab) Pramono Anung, Istana membantah tak ada permintaan uang untuk memuluskan sosok menjadi menteri. Dia menyebut nominal fantastis itu tak mungkin diberikan oleh calon menteri.

"Kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil, sangat besar sekali," kata Pramono di Gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

Pramono kemudian mempertanyakan balik klaim Humprey soal aliran dana untuk menjadi menteri. Pasalnya bila ada perputaran uang terkait dugaan suap itu maka akan mudah dilacak oleh penegak hukum semisal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana uang itu ada, dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejakasaan, oleh kepolisian," ucapnya.

Dia menjelaskan, ditunjuknya seseorang menjadi menteri memerlukan pertimbangan panjang dari Jokowi selaku pemilik hak prerogatif. Dalam contoh kasus, kata Pramono, representasi yang diusulkan partai pun tidak semua disetujui Jokowi.

"Kita semua tahu dalam proses penentuan menteri, presiden secara langsung beliau yang memilih. Sangat hati-hati pastinya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengungkapkan ada calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta uang oleh partai politik agar namanya disodorkan kepada Jokowi. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung mencapai Rp 500 miliar.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi, dia mau diendorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu, 24 November 2019.

Namun, Humphrey tak mau menyebutkan partai yang dia maksudkan. Dia mengatakan, orang itu menolak tawaran partai karena harus membayar uang kontribusi sebesar Rp 500 miliar.

Berita terkait
Jokowi akan Bangun Pusat Riset Wadah Ribuan Peneliti
Presiden Jokowi akan membangun pusat riset dan inovasi. Tenaga ahli diperkirakan puluhan ribu peneliti. Di mana Jokowi akan membangun?
Menteri Jokowi Disentil Bebas Partai Persis Bos BUMN
Ekonom menyentil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berstatus dari partai harusnya sama seperti bos BUMN.
Jokowi Ingin Tiru Desa Kumuh di Korea Selatan
Jokowi ingin tiru desa kumuh di Korea Selatan yang kini Instagrammable mirip Kota Santorini di Yunani.