IPW Minta Polri Melarang Munas PBSI di Tangerang Banten

Sebab itu IPW mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas PBSI di Serpong Tangerang.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. (Foto: Tagar/Globalplanet)

Medan - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melarang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di JHL Hotel, Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan itu akan dilaksanakan 5-6 November 2020.

Pasalnya, lokasi kegiatan merupakan zona merah penyebaran Covid-19. Bahkan di daerah itu juga berstatus PSBB sampai 19 November 2020, walaupun Ketua Umum PBSI adalah Wiranto yang merupakan mantan Menko Polhukam.

"Polri harus mampu bersikap tegas agar tidak memberi izin keramaian untuk acara munas itu. Jika panitianya tetap nekat, polisi harus membubarkannya dan menindak pihak hotel sebagai pemberi tempat acara. Sebab Gubernur Banten Wahidin Halim, kemarin sudah memutuskan untuk meneruskan kembali penerapan PSBB selama satu bulan, hingga 19 November 2020," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, lewat rilis yang diterima Tagar, Rabu, 4 November 2020.

Data Covid-19 di Banten per 2 November 2020, positif 9.580, sembuh 7.528, dan meninggal 271.

Data 3 November 2020, positif 9.654, sembuh 7.578, dan meninggal 275. Menurut Neta, jumlah data itu masih sangat mengkhawatirkan penularanannya.

Sebab itu IPW mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas PBSI

"Jika Munas PBSI dibiarkan di sana, ratusan orang dari berbagai daerah datang ke arena munas dikhawatirkan angka Covid-19 di Tangerang semakin melonjak. Selain itu akan sangat aneh jika Polri memberi izin keramaian pada Munas PBSI sementara ketentuannya selama PSBB tidak boleh ada kerumunan massa di tempat atau fasilitas umum," terangnya.

Sejak diberlakukannya PSBB, menurut dia, polisi telah melarang perayaan 17 Agustusan yang biasanya setiap tahun digelar, begitu juga perayaan tahun baru Islam 1442 Hijriah.

Biasanya, masyarakat selalu melakukan pawai obor. Tapi karena Covid-19, itu tidak diperbolehkan, termasuk pesta hajatan kawinan dan sunatan yang juga ditunda.

"Sebab itu IPW mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas PBSI di Serpong Tangerang, meski organisasi itu dipimpin mantan Menko Polhukam Wiranto. Selain itu, di daerah itu juga sedang diberlakukannya PSBB," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, PBSI akan menggelar munas di Kabupaten Tanggerang, Banten pada 5-6 November 2020. Pengurus daerah setempat dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan.[]

Berita terkait
Pengendara Moge Aniaya Tentara, IPW: Tersangka Harus Ditahan
IPW menegaskan, jangan ada mengintervensi polisi di Sumbar dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan pengendara moge.
IPW: Terus Bermanuver, Bukan Mustahil Gatot Ditangkap Rezim
Neta mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika nantinya Gatot mengalami hal yang sama seperti yang dialami Syahganda dan purnawirawan lainnya.
Tangkap Syahganda, IPW: Pemerintah Jokowi Incar Manuver KAMI
Demo tolak Omnibus Law UU Ciptaker menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Jokowi, melalui aparat keamanan menangkap petinggi KAMI.
0
Kementerian Agama Siapkan Pengaturan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK
Menjelang dan pada Iduladha dan tiga hari tasyrik di Iduladha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi