UNTUK INDONESIA

Investigasi: Para Penjual Jasa Cerai

Ribet mengurus perceraian? Serahkan kepada mereka. Jika surat lengkap dua minggu kelar. Tak lengkap bisa setahun. Kisah penjual jasa urusan cerai.
Investigasi: Para Makelar Perceraian

TUKANG parkir itu menuntun Tagar ke sebuah gedung. Letaknya tak jauh dari Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Melewati jalan berkelok, berhadapan persis dengan sebuah rumah, di dalam gedung dengan pintu rolling door itulah berkantor sejumlah orang yang siap untuk membantu siapa pun yang ingin mengurus perceraian.

“Bang, ini ada yang mau ketemu,” tukang parkir itu berteriak kepada seorang pria berbaju biru yang duduk di sebuah kursi. Pria itu bangkit dari kursinya. Namanya Denny --menolak disebut calo. Di dalam ruangan, hari itu, pertengahan Desember lalu, ia ditemani dua rekannya, satu pria, satu wanita bernama Anita. Di sebuah meja terlihat bertumpuk-tumpuk dokumen.

Di ruangan berukuran sekitar 4x4 meter inilah nyaris saban hari Denny dan rekan-rekannya menunggu klien mereka –yang kebanyakan “ditemukan” sang tukang parkir- yang datang meminta jasa mereka. Hanya ada dua sofa di ruang itu dan tak ada larangan untuk merokok di sana. Di meja Denny tampak sebuah asbak dengan sejumlah putung rokok di dalamnya. Kantor ini “buka” sesuai hari buka kantor pengadilan, Senin hingga Jumat.

LapsusPengadilan Agama Depok/Tagar/D.Jannah

Di ruang ini pula pembicaraan berapa ongkos yang harus dikeluarkan bisa diputuskan dengan cepat ini. Berpengalaman dalam “menceraikan” orang, Denny bukan tipe orang yang suka basa-basi. “Kalau mau cepat yang digugat nggak perlu datang, tapi yang gugat datang sekali, supaya tahu masalahnya,” ujar pria 31 tahun tersebut.

Untuk urusan memuluskan orang bercerai, Denny jelas sudah paham lika-likunya. Ia mengenal sejumlah orang dalam Pengadilan Agama Depok. Dari berkas yang dimiliki seseorang yang mau menggugat cerai pasangannya, ia langsung bisa menetapkan berapa tarif, juga memperkirakan lama proses perceraian. “Sediakan saja kartu keluarga, buku nikah, dan akta kelahiran, ” ujarnya pada Tagar. Tarifnya? “Lima juta, paling lama sebulan kelar,” ujarnya. “Atau mungkin hanya tiga minggu,” sambungnya lagi.

***

UNTUK mereka yang tak mau ribet dalam mengurus perceraian, orang-orang semacam Denny adalah “malaikat penolong,” menyediakan jasa untuk urusan ini. Itu lantaran Pengadilan Agama juga menerapkan aturan yang keras –dalam hal kelengkapan dokumen- bagi mereka yang akan mengurus perceraian. Dan jika dokumen itu tak juga lengkap, bukan mustahil proses perceraian itu bisa terlunta-lunta atau bahkan gagal.

Musim pandemi corona yang muncul sejak sekitar Maret tahun lalu, bukan berarti dengan serta merta membuat angka perceraian turun. Gugatan perceraian memang sempat menurun sepanjang Maret hingga Juni ketika Kementerian Agama mengeluarkan aturan gugatan perceraian harus dilakukan secara online. Tapi, seusai itu, angka perceraian “meledak”- kemungkinan sebagai bentuk akumulasi. “Peningkatan yang ingin menggugat ya di bulan Juni setelah PSBB selesai. Karena waktu PSBB cuma bisa lewat online ya,” kata Panitera Muda Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Iyus Muhammad Yusup kepadaTagar

LapsusTagar/Foto. D.Jannah

Di Pengadilan Agama Depok sampai Oktober 2020 misalnya tercatat angka permintaan perceraian sebanyak. 2.425 gugatan. Dari jumlah itu yang mendominasi menggugat pihak perempuan, ada pun dari pihak pria sebanyak 739. “Paling banyak banyak karena disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,” kata Iyus.

Faktor pertengkaran sebagai pemicu juga mendominasi gugatan perceraian di Pengadilan Tangerang, Banten. Menurut Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tangerang, Jajang Kostalani, pada November 2021 tercatat ada 231 gugatan perceraian dengan alasan ini. “Alasan utama pertengkaran dan perselisihan terus menerus,” ujar Jajang kepada Tagar akhir Desember lalu.

Di Jakarta, salah satu pengadilan agama yang juga “kebanjiran” orang datang untuk meminta cerai adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Istiana, hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, menyebut angka pengajuan gugatan perceraian pada Juni lalu, saat dibuka kembali gugatan perceraian tanpa melalui online, tercatat 900 gugatan. Sebagian besar penggugat adalah pihak istri dengan alasan faktor ekonomi.

Akibat melonjaknya permintaan cerai itu, sehari sidang perceraian di Pengadilan itu bisa berlangsung 50 kali. Menurut Istiana, walau selalu ada tahap mediasi, tapi biasanya yang berhasil tak lebih sepuluh persen. Sisanya, langsung ke proses perceraian.

Sebenarnya untuk urusan menggugat cerai pasangan, jika dilakukan sendiri, praktis tak mahal. Biaya mendaftarkan gugatan misalnya total, maksimal, sekitar Rp 900 ribu. Pengadilan menerapkan syarat sebagai “harga mati” lain: buku kawin asli, kartu keluarga, KTP, dan akte kenal lahir.

Dalam banyak kasus, masalah buku kawin ini saja bisa bikin masalah. Ada yang hilang, disembunyikan –atau dibawa pasangannya- dan akhirnya sekadar mengantongi foto copy-nya doang. Ketiadaan barang yang wajib diserahkan dan dipertunjukkan ke panitera Pengadilan Agama ini saja sudah bisa bikin mereka yang ingin menceraikan pasangannya pusing tujuh keliling.

Lalu ada lagi yang bakalan menghambat, yakni jika pasangannya emoh diceraikan. Ini bisa bikin urusan panjang alias wara wari ke Pengadilan Agama bakal makin sering. Semakin ngotot pasangannya tak mau diceraikan, maka semakin panjang sidang berlangsung.

Sejumlah makelar di Pengadilan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang didatangi Tagar tahu benar bagaimana mendeteksi orang-orang yang kebingungan mengurus perceraian mereka. Mereka juga memiliki kaki tangan, antara lain, para tukang parkir di Pengadilan Agama.

Soal menunggu atau kekurangan dokumen yang membuat mereka harus bolak balik itulah yang membuat banyak mereka yang mengurus gugatan kemudian memilih menyerahkan urusan perceraian merea kepada para makelar perceraian. “Kalau kelihatan ada yang celingak-celinguk, saya datangi, tanya-tanya,” ujar Toto. Tapi, menurut Toto, yang biasanya gampang ditawari adalah mereka yang baru keluar dari gedung Pengadilan. “ Dia sudah tahu ngurusnya lama. Tinggal pancing sedikit saja,” katanya sambil tertawa. Toto bisa ditemui di parkiran Pengadilan Agama Depok. Ia dengan sigap akan membantu siapa pun yang ingin menceraikan pasangannya –tentu bukan dia, ia perantara mempertemukan “klien” yang ia temukan itu ke sejumlah orang yang profesinya membantu mengurus perceraian itu –seperti misalnya Denny.

Di Bekasi, Tagar menemui Hendra, seorang calo urusan perceraian. Ia dengan sigap menyatakan sanggup mengurus siapa pun yang berencana “menendang” pasangannya melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Hendra mematok angka Rp 6 hingga Rp 10 juta.

Ini “harga terbaru” karena sebelumnya, biasanya, Rp 3 juta. ”Itu untuk kasus ditinggal pergi pasangan atau pasangannya masuk penjara,” ujar Hendra. Untuk urusan dengan latar belakang persoalan semacam ini, bagi Hendra “kecil.” Ia menyebut paling sekitar seminggu atau dua minggu rampung. Yang agak ruwet, menurut dia gugatan semisal alasan KDRT atau masalah ekonomi. Untuk biaya dengan kasus semacam ini ia mematok angka Rp 6 juta.

Sekali lagi, itu duluuu…. “Sekarang dua kali lipatnya,” ujar Hendra. Untuk urusan yang berat ini tarifnya, ya itu tadi, sekarang mencapai kisaran Rp 10 juta. Menurut dia, kasus semacam juga baru bisa dirampungkan sekitar sampai lima bulan atau bahkan setahun. Ia mengaku kadang sudah lama mengurus, gagal juga “misinya” menceraikan sebuah pasangan. “Bisa saja di akhir-akhir sidang, gugatan dicabut, nggak jadi bercerai hahaha,” ujarnya, entah kenapa, sembari tertawa. Tapi, jika gugatan cerai dengan alasan cekcok, ia menjamin akan “lancar jaya.” Itu, ujarnya, “Sepele…”

Alasan perceraian dan kelengkapan dokumen diakui Denny memang sangat mempengaruhi lama sidang perceraian. Kendati demikian ia menekankan semua yang diurusnya dijamin mulus. “Abang terima beres saja,” ujarnya.

Berbeda dengan Hendra, Denny memberi ancar-ancar tarif paling tinggi Rp 8 juta dan paling rendah Rp 5 juta. “Bisa saja lebih sedikit,” ujarnya. Naik turunnya harga lagi-lagi tergantung dokumen dan alasan perceraian, plus datang tidaknya yang digugat.

Denny menolak disebut calo. Ada pun rekan kerjanya, Anita, menjamin uang yang diserahkan akan dikembalikan jika ternyata pemakaiannya kurang dari yang diperhitungkan. Dari pengalamannya, paling lama ia menghabiskan waktu hingga satu tahun untuk urusan perceraian ini.

Kepada Tagar Anita “memamerkan” kasus perceraian terbaru yang sukses ia tangani, yakni seorang wanita pensiunan PNS yang mengajukan gugatan cerai suaminya. “Janda 78 tahun, ditinggal suaminya meninggal terus mau ngurus cerai, tapi dia sendiri cuma megang kartu keluarga, butuh sampai delapan bulan ngurusnya,” ujar Anita. Menurut Anita ia mematok jasa Rp 9 juta untuk mengurus kasus ini.

Rezeki dari menceraikan pasangan ini tentu saja juga mengalir kepada tukang parkir yang “menemukan” klien-klien semacam itu yang kemudian ditangani Hendra, Denny, atau Anita. Komisi ini ada yang dibayar di depan atau di akhir kasus -atau gabungan keduanya, di awal dan dapat lagi di akhir kasus.

Totok misalnya, mengaku mendapat sekitar sepuluh persen sampai 12 persen dari jumlah fulus yang diterima para pengurus perceraian itu. Itu artinya ia bakal mendapat Rp 500 ribu jika tarif perceraian dipatok sang makelar Rp 5 juta. “Kadang-kadang dapat juga sampai Rp 800 ribu,” ujarnya. Jumlah yang bisa dibilang besar untuk sekadar mengantar orang bertemu sang “juru cerai.” (Muhammad Afnan Irsyad, Deapenia Jannah)

***


Menikahlah Sampai ke Depok

MUSIM pagebluk corona sempat membuat aktivitas Kantor Urusan Agama ikut-ikutan “loyo.” Jika biasanya kantor ini sibuk memenuhi permintaan orang menikah, kegiatan itu turun. Untunglah, kini keluar surat edaran Kementerian Agama yang mengizinkan kembali pernikahan di luar KUA. “Sekarang pengajuan pernikahan normal kembali,” kata Subhan Syarif Kepala KUA Bogor Utara.

Berada di Jalan Arzimar II, Bogor, Kamis, 26 November 2020 lalu KUA ini hanya ramai oleh aktivitas pegawai yang sedang melakukan perbaikan dan “bersih-bersih” di halamannya. Di dalamnya tidak terlihat aktivitas lain. “Awal pandemi duku persentasenya sangat menurun, banyak yang menahan untuk tidak mengajukan pernikahan di awal pandemi,” ujar Subhan.

Sebelum pandemi, KUA Bogor Utara pada 2019 menerima pengajuan pernikahan sampai 1.300. Kini hanya 1.200 pasangan. Pasangan yang banyak mendaftar biasa datang pada Senin atau Selasa. Menurut Subhan, pasangan yang mengajukan pernikahan sebagian besar di atas 19 tahun, sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang merujuk batas minimal calon pengantin perempuan 19 tahun –Undang-uudang sebelumnya 16 tahun. “Ada yang mengajukan dengan umur di bawah 19 tahun, kami tolak,” ujar Subhan.

Menurut Subhan, pihaknya baru menerima mereka yang akan menikah dengan umur di bawah 19 tahun jika mereka sudah meminta dispensasi ke Pengadilan Agama dan dikabulkan. Di KUA Bogor Utara, pengajuan nikah karena hamil duluan juga jarang. “Di bawah 5 atau bahkan hanya satu persen,” ujarnya.

LapsusKetua KUA Bogor Utara, Subhan Syarif. 

Imbas larangan menikah di luar KUA juga terjadi pada KUA Beji, Depok. Sampai kini KUA ini menerapkan system kerja pegawainya 50 persen di rumah dan 50 persen masuk kantor. Menurut Kepala KUA Beji, Dede Napis, banyak pasangan menunda pernikahan karena mereka ingin menggelar pesta. “Tapi nyatanya sampai November Pemerintah masih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah tidak melarang melaksanakan pernikahan tapi jumlah tamu undangan yang dibatasi,” kata Dede. Akad nikah di KUA, menurut Dede, tak boleh lebih 10 orang, sedang di luar KUA 30 orang.

Di wilayah Beji pengajuan pernikahan dengan dispensasi Pengadilan Agama –artinya usianya di bawah 19 tahun- terbilang banyak. “Rata-rata 17-18 tahun, ini karena pergaulannya melenceng,” ujarnya.

Sebagai daerah tetangga Jakarta, Beji juga terdampak dengan ketatnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta. Para warga ibu kota meminta rekomendasi untuk acara pernikahan di Depok. Maka, sejumlah gedung dan tempat di Depok yang biasa dipakai acara kawinan pun laris manis, mendapat order dari pasangan warga ibu kota ini. Sejumlah tempat itu antara lain The Margo Hotel Depok, Savero Hotel Depok, Felfest UI, Hotel Bumi Wiyata. Dan Hotel Santika. (Deapenia Jannah) []

Berita terkait
Investigasi: Bisnis Prostitusi di Apartemen Kalibata City
PANDEMI Corona tak menyurutkan bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta. Muncikari menggunakan kaki tangan untuk menjemput pelanggan.
Laporan Khusus: Selamat Datang Kebiri Kimia
Keluar sudah peraturan tentang kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Akan disuntikkan zat yang meloyokan kelamin.
Cara Disdukcapil Banyuwangi Data Warga Bercerai
Disdukcapil Banyuwangi menyiapkan petugas di Pengadilan Agama untuk mencatat keluarga yang bercerai.
0
Investigasi: Para Penjual Jasa Cerai
Ribet mengurus perceraian? Serahkan kepada mereka. Jika surat lengkap dua minggu kelar. Tak lengkap bisa setahun. Kisah penjual jasa urusan cerai.