Surabaya, (Tagar 1/3/2018) - Tingginya impor bahan baku menjadi masalah karena mengakibatkan ekspor menjadi rendah. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Graha, Surabaya, Kamis (1/3).
Gubernur yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo ini mengatakan, saat ini impor bahan baku di Indonesia mencapai 74,99 persen.
"Ini menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi pengganti bahan baku impor," ujarnya.
Pakde Karwo mengharapkan, HIPMI Jatim mampu menekan impor bahan baku dengan cara melihat potensi bahan baku di dalam negeri. Selain itu, HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi.
"Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor," jelasnya.
Di satu sisi, Pemprov Jatim sudah menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) guna mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Dengan sistem tersebut diharapkan mampu mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Lebih lanjut, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa di dalam aplikasi itu bisa diihat ragam raw material (bahan baku) dari berbagai daerah di Indonesia berdasarkan data real time. Termasuk juga potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi juga bisa dilihat saat itu.
Aplikasi ini juga memungkinkan perusahaan langsung melakukan business to business.
Dalam mengatasi permasalahan bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter mengolah bahan baku di Jatim.
"Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari Cina," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo tidak setuju dengan konsep digital ekonomi yang mengutamakan trader. Dia berpendapat, sebaiknya digitanl ekonomi lebih pada industri, diproses, dan di pasar.
"Jangan sampai media membuat start up terhadap trader, tetapi lebih baik startup terhadap industri. Sebab peranan industri dan perdagangan adalah penting," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A. Selain itu, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga berada di atas rata-rata nasional.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito mengatakan para pengusaha muda adalah masa depan, sehingga harus dapat memberikan kontribusi positif, khususnya kepada pemerintah.
Dia mengaku sempat mengusulkan para Presiden Joko Widodo supaya bunga kredit UMKM dapat diturunkan menjadi single digit, dan terwujud. Rendahnya bunga kredit ini sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi pondasi ekonomi bangsa.
"BPP HIPMI, juga mendorong lahirnya tax amnesty dan penyelenggaraan jambore HIPMI perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda," tandasnya. (lut)
