Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menuturkan pemerintah perlu pemetaan ulang strategi perdagangan seusai dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS).
"Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan Amerika Serikat ini," kata Ira Aprilianti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin seperti dilansir dari Antara.
Dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat, kata dia mau tidak mau industri nasional harus siap melakukan efisiensi dan tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.
Baca juga: Indonesia Masuk Daftar Negara Maju di Dunia
Karena, salah satu imbas dari kebijakan berdampak terhadap produk lndonesia ke AS yang akan mengalami kenaikan bea impor AS. Misalnya, industri karet yang berada di peringkat ke-3 dari komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai sebesar 1,637 miliar dolar AS.
"Kalau hal ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa mendapatkan bea masuk untuk produk karet,” tuturnya.
Pemerintah Indonesia, menurutnya tidak bisa terus memberikan subsidi. Karena, subsidi sejatinya hanya harus diberikan pada infant industry karena sebenarnya itu bukan kondisi ideal untuk efisiensi produksi.
“Memberikan subsidi pada produk ekspor tanpa tujuan mendewasakan industri, sejatinya tidak menguntungkan kita," ucap Ira.
Menurut dia hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan Amerika Serikat adalah pelaku industri Tanah Air harus menambah efisiensi dan kecepatan produksi. Seperti dengan mengadopsi permesinan yang mendukung produksi dengan skala lebih besar dan biaya produksi lebih rendah.
Pemerintah, kata dia perlu juga membuka keran impor bahan baku dan mesin untuk industri ketika substitusi impor sulit dilakukan. Tiongkok, Belanda, dan Jerman mempunyai industri yang menyediakan permesinan dengan kualitas dan biaya kompetitif dan kebijakan pemerintah untuk membebaskan bea masuk permesinan adalah bagus.
"Pembebasan bea juga harus dipertimbangkan pada produk bahan baku yang tidak mencukupi diproduksi secara domestik sehingga industri tidak mengalami bottleneck," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengurangi subsidi sektoral atau berdasarkan jenis produk dan berfokus pada peningkatan infrastruktur yang menyeluruh untuk produksi industri secara keseluruhan seperti infrastruktur jalan, logistik, energi, dan kemudahan persyaratan izin berusaha bagi pelaku usaha. []