UNTUK INDONESIA
Indonesia Negara Maju, Ini Kata Luhut Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak perlu khawatir akan ada penghentian pemberian GSP dari AS.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) berbincang dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disela-sela \'Entry Meeting\' Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) IV di Kantor BPK, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020). (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak perlu khawatir akan ada penghentian pemberian fasilitas bebas bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) seusai Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang

Sebab, status negara maju kata dia tidak hanya diperoleh Indonesia. Ada 26 negara yang dikategorikan sebagai negara maju, seperti Vietnam dan India.

"GSP itu ada deal sendiri. Jadi kalau ada orang bilang ada strategi licik dan segala macam, itu tidak boleh. Jangan kita buruk sangka," ucap Luhut dalam kegiatan Coffee Morning bersama media di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

GSP sendiri merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dengan membebaskan bea masuk ribuan produk asal negara-negara tersebut masuk ke negeri Paman Sam.

Saat ini, AS tengah mengkaji ulang fasilitas GSP bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Negosiasi masuk tahap finalisasi dan hampir mencapai kesimpulan.

Untuk itu, kata Luhut tim dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) akan berkunjung ke Jakarta, 2 Maret mendatang untuk membahas lebih rinci mengenai fasilitas tersebut. Karena, dalam kunjungannya ke AS pekan lalu, ia bertemu dengan USTR yang menjelaskan bahwa ada perkembangan positif mengenai negosiasi fasilitas tersebut bagi Indonesia.

"Jadi nanti 2 Maret tim USTR akan bertemu dengan tim dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menyelesaikan detail Jadi nanti kita di situ bisa mendapat fasilitas kira-kira 2,4 miliar dolar AS plus minus. Dan ini akan membuat kita tetap kompetitif," tuturnya.

Luhut menambahkan soal perdagangan dengan AS, ia menyarankan adanya limited/selected free trade agreement antara AS dengan Indonesia.

Menurut dia status itu belum sampai free trade agreement yang membutuhkan persetujuan kongres yang lebih panjang. Namun, diharapkan bisa memberikan jaminan kepastian perdagangan yang lebih menguntungkan bagi kedua negara. []

Berita terkait
Indonesia dan Negara Maju Semu
Amerika Serikat melalui kantor perwakilan perdagangan di World Trade Organization telah mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.
Indonesia Masuk Daftar Negara Maju di Dunia
Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukan ke dalam list negara-negara maju di dunia.
Presiden Jokowi Siapkan Indonesia Menuju Negara Maju
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.