UNTUK INDONESIA
Indonesia Negara Maju, CIPS: Perl Atur Ulang Stategi
Peneliti CIPS Ira Aprilianti menuturkan pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang strategi perdagangan usai ke luar dari negara berkembang.
Jokowi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menuturkan pemerintah perlu pemetaan ulang strategi perdagangan seusai dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS).

"Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan Amerika Serikat ini," kata Ira Aprilianti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin seperti dilansir dari Antara.

Dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat, kata dia mau tidak mau industri nasional harus siap melakukan efisiensi dan tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.

Baca juga: Indonesia Masuk Daftar Negara Maju di Dunia

Karena, salah satu imbas dari kebijakan berdampak terhadap produk lndonesia ke AS yang akan mengalami kenaikan bea impor AS. Misalnya, industri karet yang berada di peringkat ke-3 dari komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai sebesar 1,637 miliar dolar AS.

"Kalau hal ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa mendapatkan bea masuk untuk produk karet,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia, menurutnya tidak bisa terus memberikan subsidi. Karena, subsidi sejatinya hanya harus diberikan pada infant industry karena sebenarnya itu bukan kondisi ideal untuk efisiensi produksi.

“Memberikan subsidi pada produk ekspor tanpa tujuan mendewasakan industri, sejatinya tidak menguntungkan kita," ucap Ira.

Menurut dia hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan Amerika Serikat adalah pelaku industri Tanah Air harus menambah efisiensi dan kecepatan produksi. Seperti dengan mengadopsi permesinan yang mendukung produksi dengan skala lebih besar dan biaya produksi lebih rendah.

Pemerintah, kata dia perlu juga membuka keran impor bahan baku dan mesin untuk industri ketika substitusi impor sulit dilakukan. Tiongkok, Belanda, dan Jerman mempunyai industri yang menyediakan permesinan dengan kualitas dan biaya kompetitif dan kebijakan pemerintah untuk membebaskan bea masuk permesinan adalah bagus.

"Pembebasan bea juga harus dipertimbangkan pada produk bahan baku yang tidak mencukupi diproduksi secara domestik sehingga industri tidak mengalami bottleneck," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengurangi subsidi sektoral atau berdasarkan jenis produk dan berfokus pada peningkatan infrastruktur yang menyeluruh untuk produksi industri secara keseluruhan seperti infrastruktur jalan, logistik, energi, dan kemudahan persyaratan izin berusaha bagi pelaku usaha. []

Berita terkait
Indonesia Negara Maju, Indef: Jadi Early Warning
Indef menanggapi keputusan sepihak pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang.
Indonesia Negara Maju, Ini Kata Luhut Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak perlu khawatir akan ada penghentian pemberian GSP dari AS.
Indonesia dan Negara Maju Semu
Amerika Serikat melalui kantor perwakilan perdagangan di World Trade Organization telah mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.
0
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Selasa 5 Mei 2020
Memasuki hari ke-12 bulan Ramadan 1441 H atau Selasa 5 Mei 2020, berikut jadwal imsak dan buka puasa di wilayah Jakarta.