Tapteng - Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, hingga mencapai 200 kilometer lebih.
Tak heran mayoritas warga di daerah ini, khususnya warga yang bermukim di tepian Pantai Barat menggantungkan hidup dari hasil laut. Menjadi nelayan.
Laut menjadi ladang, terutama dilakoni hampir seluruh warga di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan. Bagi warga di sana, laut menjadi bagian hidup mereka sepanjang waktu.
Sebagai daerah pesisir di Pantai Barat Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah hidup dari sektor perikanan tangkap dan olahan. Dan Desa Hajoran menjadi salah satu sentra utama pengolahan ikan, dengan produk andalannya ikan teri.
Namun kini, nelayan di wilayah di sana tampak diterpa kelesuan. Laut yang selama ini memberikan rezeki bagi mereka, seolah menjauh dan tidak bersahabat.
Tak bersahabat? Ya, karena laut yang selama ini menjadi sumber ekonomi, dan sumber penghidupan, tidak lagi memberikan hasil melimpah.
Belakangan, hasil tangkapan yang mereka peroleh hanya cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak jarang harus gali lobang tutup lobang untuk sekadar hidup.
Usaha rumahan itu sekarang kian terpuruk. Penyebabnya melebihi dahsyatnya terpaan badai. Parahnya, pelaku di balik petaka ini semua tak lain adalah para nelayan itu sendiri. Bagaimana nasib teri Desa Hajoran?
Yang jadi mengganggu kita ini kan pukat trawl. Kadang di antara bagan pancang ini pun semua ikan mereka tarik
Pengolahan ikan teri di Desa Hajoran sudah dilakoni warga di sana secara turun termurun. Untuk pola penangkapan sejak lama mereka masih mengandalkan bagan pancang dengan menggunakan jaring apung.
Aktivitas nelayan di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang kini terancam gulung tikar, Jumat 23 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah).
Mendengar nama produknya yang sudah diakui secara luas, tak hanya di wilayah Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara, bahkan hingga ke Pulau Jawa, mestinya nelayan ikan teri Desa Hajoran sudah sepantasnya menikmati kesejahteraan. Tetapi itu terbantahkan dengan realita yang ada.
"Usaha ikan teri di Desa Hajoran ini sekarang terancam gulung tikar," tutur Muhammad Yusri, 48 tahun, salah satu nelayan lokal, saat disambangi Tagar di rumahnya.
Yusri sendiri sudah melaut sejak 10 tahun lalu. Profesi itu ditekuninya untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Dia mengakui, berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional di perairan mereka.
Penyebabnya tak lain adalah masih maraknya kapal pukat trawl (pukat ular) ukuran 5 gross tonnage (GT) ke bawah. Masalahnya adalah kapal-kapal beralat tangkap ilegal itu beroperasi di zona nelayan kecil. Di antaranya di kawasan Pulau Bakar, Pulau Situngkus, Pulau Ungge, hingga Pulau Botot.
Keresahan Yusri semakin bertambah, karena kapal-kapal pukat trawl tidak toleran. Mereka juga menebar jaringnya di kawasan padat bagan pancang. Di kawasan itu ada sekitar 40 unit kapal pukat trawl. Mereka sering melabuhkan armadanya di Pulau Botot.
"Yang jadi mengganggu kita ini kan pukat trawl. Kadang di antara bagan pancang ini pun semua ikan mereka tarik," kata Yusri diamini rekannya sesama nelayan, Maktang Bugis.
Mereka sebenarnya sudah sering melaporkan aktivitas ilegal fishing itu ke aparat terkait. Namun hingga kini belum ada titik terang penuntasan persoalan tersebut.
"Intinya kami meminta bantuan betul sama pemerintah, bagaimana caranya mengatasi, yang pertama pukat trawl. Jadi kami di sini istilahnya mencari pun untuk kebutuhan keluarga kami agar terpenuhi," tuturnya.
Yusri menambahkan, kondisi terparah terasa pada enam bulan terakhir. Mereka seakan dipaksa menelan 'pil pahit' akibat kapal pukat trawl, ditambah lagi datangnya cuaca buruk.
Tak ada gunanya melaut, Bang. Kalau melaut juga di situasi ini, nyawa tantangannya
Dijelaskannya, sebelum maraknya kapal pukat trawl, mereka dapat menangkap tiga sampai empat fiber ikan dalam semalam. Satu fiber itu sekitar 24 kilogram (Kg). Namun sekarang terkadang dapat 1 Kg atau rata-rata di bawah 5 Kg. Padahal biaya operasional untuk sekali turun melaut sekitar Rp 300 ribu.
Desa nelayan di Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat 23 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah).
Soal kendala cuaca buruk memang sudah biasa mereka alami. Itu sesuai musimnya. Yusri menyebut, biasanya mereka dapat melaut selama 24 malam dalam sebulan. Tetapi karena faktor cuaca buruk, hanya dapat 18 malam. Meski begitu mereka masih bisa mendapat ikan.
Karena itu, untuk dapat terus melaut, Yusri pun terpaksa berharap kepada bantuan pemodal. Meskipun itu jelas mengurangi pendapatannya. Sebab harga jual ikan tangkapan ditentukan oleh pemodal. Dan, ikan hasil tangkapannya pun harus dibagi lagi kepada si pemodal.
Normalnya, sambung Yusri, harga jual ikan teri tangkapan 1 Kg sekitar Rp 45 ribu. Tetapi oleh pemodal, harga ditekan menjadi Rp 30 ribu. Praktik pemodal ini sesungguhnya menyerupai tengkulak.
"Sekarang kami terpaksa bergantung kepada pemodal. Seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula," ujar Yusri menggambarkan perasaannya saat ini.
Keluhan Yusri itu diamini nelayan lainnya. Seperti kata Bahar yang saat itu sedang melakukan aktivitas memperbaiki jaring kapalnya.
Dia menuturkan, dengan kondisi cuaca buruk di perairan Pantai Barat Sumatera Utara ini, telah memaksa nelayan untuk menambatkan armadanya dan tidak turun melaut.
"Tak ada gunanya melaut, Bang. Kalau melaut juga di situasi ini, nyawa tantangannya. Dan hasilnya pun pasti tak seimbang dengan risikonya," kata Bahar.
Keluhan serupa juga dikemukan Enti Jambak, salah satu perempuan yang berprofesi sebagai tukang pilih ikan di Hajoran.
Ibu-ibu di Desa Hajoran juga menggantungkan hidupnya dengan hasil tangkap nelayan bagan pancang. Minimnya hasil tangkap nelayan tentunya sangat berpengaruh bagi perekonomian warga di sana.
Aktivitas nelayan di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang kini terancam gulung tikar, Jumat 23 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah).
Akibat menurunnya tangkapan bagan pancang, penghasilannya pun ikut merosot. Biasanya Rp 50 ribu, kini rata-rata hanya Rp 20 ribu per hari. Kadang bahkan kosong.
"Beras saja sekarang sudah Rp 18 ribu sekilo. Belum lagi dengan bahan pokok lain," kata Enti.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah M Ridsam Batubara menyatakan, pihaknya berencana memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan kepada para nelayan di kabupaten itu.
Selain juga untuk terus melakukan upaya pembinaan bagi para nelayan agar mau beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.
"Kalau spesifikasi bantuan ke Desa Hajoran saya rasa ada, tetapi tidak semua masyarakatnya pernah ikut sosialisasi kerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan dengan BMKG," katanya.
Keresahan warga nelayan dengan alat tangkap ilegal pukat trawl yang merusak sumber penghasilan mereka, direspons aparat setempat meski terkesan sporadis.
Seperti baru-baru ini, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sibolga mengamankan dua unit kapal pukat trawl ukuran GT 5 ke bawah, di perairan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dua kapal pukat trawl yang tidak dilengkapi dokumen itu diamankan kapal patroli Lanal Sibolga, saat melakukan praktik ilegal fishing, kurang lebih tiga mil dari garis Pantai Sorkam.
"Orang di sini menyebutnya Pukat Ular, dilihat dari ukurannya dia ini GT 5 ke bawah, namun yang disayangkan untuk alat tangkapnya, menggunakan pukat trawl," kata Danlanal Sibolga Letkol Laut (P) Betrawarman di Mako Lanal Sibolga kepada Tagar, Senin 12 Agustus 2019 lalu.
Dia menuturkan, penangkapan dua kapal pukat trawl berawal saat KAL Mansalar milik Lanal, sedang melaksanakan patroli di perairan Sorkam.
"Ini kapalnya dari Sorkam, penangkapannya sudah dua minggu di perairan Sorkam, dan sudah diproses," ucapnya.
Selain mengamankan dua kapal, Lanal Sibolga juga menangkap dua tersangka, tidak lain merupakan nakhoda kapal, serta menyita 30 kilogram hasil tangkapan ikan. "Sementara tersangka ada dua nahkoda," katanya.
Menurut Danlanal, kasus penangkapan kapal pukat trawl ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga, berikut dengan ke dua tersangka, karena diduga melanggar Pasal 9 subsider Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
"Untuk tersangka dijerat dengan pasal 85 tentang alat tangkap terlarang," tuturnya.[]
