Bandung - Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) mendesak pemerintah menyediakan layanan internet gratis untuk pendidikan, terutama saat penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali diperpanjang selama pandemi Covid-19. Sebab, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet baik itu karena tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet, maupun tidak tersedianya layanan internet di wilayahnya.
Menurut Ketua IKA UPI, Enggartiasto Lukita, situasi pandemi Covid-19 memaksa dunia pendidikan menerapakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ironisnya, kenyataan dilapangan penerapan PJJ ternyata belum bisa dinikmati semua kalangan. Salah satu pemicunya yakni, kesenjangan ketersedian akses internet. Bahkan, cenderung biasa kelas dimana PJJ ternyata lebih banyak diikuti kelas menengah ke atas, tidak oleh kelompok menengah ke bawah.
“Kita terancam lost generation jika membiarkan praktik pembelajaran daring tanpa dukungan jaringan internet memadai. Ini menjadi perjuangan kita bersama,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar di Bandung, 9 Juli 2020.
Penerapan PJJ ini lanjut Enggartiasto menjelaskan, harus memperhitungkan kondisi seluruh wilayah Indonesia, kondisi ketersedian infrastruktur internet. Karena Indonesia tak melulu hanya Jakarta, atau hanya Jawa. Indonesia terbentang mulai Sabang sampai Merauke. “Internet gratis untuk pendidikan sangat perlu agar bisa memberikan akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh daerah di Indonesia,” jelas dia.
Bagaimana teknisnya? akses intenet gratis terang Enggartiasto, sangat mungkin dilakukan atas pertimbangan dua hal. Pertama, satelit milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memiliki slot yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan layanan pendidikan. Kedua, pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran tanpa harus mengubah struktur anggaran yang sudah ada. Sangat mungkin untuk dilakukan realokasi.
“Saya akan berkomunikasi dengan Pak Menteri Kominfo. Satelit Kominfo masih memiliki slot yang bisa digunakan. Masalahnya, Kominfo tidak bisa mengeluarkan atau membayar ini jika tidak ada permintaan atas penggunaannya. Permintaan itu datangnya dari Kemendikbud. Ini harus segera ditindaklanjuti. Saya akan dorong Pak Menteri untuk menindadaklanjuti atas permintaan ini. Ini perjuangan kita bersama. Realokasi anggaran ini memungkinkan sekali. Sebab kalau ini direalokasi, sebenarnya tidak mengambil dari anggaran lain,” terang dia.
Apabila kondisi ini dibiarkan tambah dia, Indonesia terancam akan kehilangan generasi jika membiarkan anak-anak tidak belajar akibat ketiadaan akses internet. Kasihan juga guru-gurunya, karena tidak bisa berbuat banyak.
“Bagaimana mereka mau melakukan pembelajaran sementara mereka hidup saja susah. Harus membeli pulsa. Ini banyak sekali pengorbanan mereka di daerah. Hanya karena keterpanggilan mereka mau spend untuk itu,” tambah dia. []
