Jakarta - Ijtima Ulama 3 berlangsung hari ini, 1 Mei 2019 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor Jawa Barat. Mendapatkan tanggapan dari Tim Kampanye Jokowi, Ace Hasan Syadzily dan Raja Juli Antoni.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustaz Yusuf Muhammad Martak, membenarkan berlangsungnya Ijtima Ulama 3.
''Iya Ijtima sedang berjalan sekarang," kata Ustaz Yusuf Muhammad Martak dari keterangan tertulis yang diterima Tagar, Rabu 1 Mei 2019.
Yusuf mengatakan, tamu dan ulama yang akan mengikuti Ijtima Ulama 3 ini akan dihadiri sekitar 1.500 orang dari berbagai daerah se-Indonesia.
Tujuan digelarnya Ijtima Ulama 3 ini adalah menyikapi kecurangan Pilpres 2019, kejanggalan sistem penghitungan informasi (Situng) milik KPU dan langkah yang akan diambil oleh para ulama.
''Itu akan kita rangkum semua, agar ulama tidak mengambil langkah masing-masing. Sebab, kalau berjalan sendiri-sendiri, nanti bisa tidak kondusif," ucap dia.
Menurut dia, pelaksanaan kegiatan itu diselenggarakan berketepatan pada hari buruh bukan atas dasar apapun. Namun memang kegiatan ini sudah disiapkan karena melihat gejala yang semakin terstruktur, sistematis, masif dan brutal.
"Tanggal lima atau enam itu sudah masuk bulan puasa, sehingga agendanya kita segerakan,” ujarnya.
Mengenai kegiatan Ijtima Ulama tiga ini ternyata mendapat perhatian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily sangat menyayangkan kegiatan tersebut membawa-bawa unsur politik di dalamnya.
"Ijtima ulama apa lagi? Sudahlah. Jangan pakai istilah-istilah Ijtima Ulama segala. Jangan terlalu gampang menggunakan institusi keulamaan hanya untuk menjustifikasi syahwat politik sekelompok orang. Apalagi hanya untuk menyikapi tuduhan kecurangan dalam pemilu," ucap Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily kepada Tagar, Rabu 1 Mei 2019.
"Tidak perlu ijtima’-ijtimaan segala. Kan sudah ada Ulama yang terpilih menjadi Wakil Presiden. Harusnya disyukuri oleh mereka," tambahnya.
Jika memang menemukan adanya kecurangan Pemilu 2019, Ijtima Ulama tidak perlu dilakukan hanya untuk membahas hal tersebut. Padahal dalam pembahasan kecurangan pemilu, sudah ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.
"Laporkan saja kepada Bawaslu atau Gakumdu. Kan sudah diatur dalam UU Pemilu yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Jika menyangkut persengketaan hasil pemilu silahkan laporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya.
Dia mengatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya Ijtima Ulama 3, karena dapat memecah belah umat. Apalagi konteks pembahasan hanya mempersoalkan kecurangan pemilu.
"Jangan memprovokasi umat gara-gara kalah dalam pemilu. Umat harus diajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dan menciptakan suasana damai. Apalagi ini kita menjelang bulan Ramadhan. Jadikan momentum menjelang Ramadan ini untuk mempertebal ibadah kita dan merajut silaturahmi," kata dia.
Hal yang serupa juga dikatakan oleh Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni. Dia menyebutkan Ijtima Ulama bukanlah suatu bagian dari lembaga pemerintah. Sehingga sangat disayangkan kegiatan itu berlangsung hanya untuk mempersoalkan kecurangan Pemilu.
"Yang pasti juga Ijtima ulama bukan mekanisme legal-formal dalam konstitusi ketika tidak puas dengan hasil pemilu. Namun, sekali lagi, silahkan saja, mau buat ijtima ulama. Negara melindungi kebebasan warga negara berserikat dan berkumpul," tuturnya.
"Terserah saja. Mau buat Ijtima Ulama berkali-kali dan berjilid-jilid juga silakan saja. Yang pasti wapres kita lima tahun kedepan adalah ulama. Kemenangan kali ini juga karena banyak doa dari para ulama sejati," tandasnya. []
