Bandung - Walaupun tak bisa dipungkiri pemekaran daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tranfer dana Pemerintah Pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain berbagai upaya peningkatan PAD Jabar, mulai dari optimalisasi aset, peningkatan penerimaan dari berbagai jenis pajak dan lain sebagainya
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai masih efektif untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, apalagi di kawasan tertinggal dengan wilayah yang cukup luas.
"Selain berbagai upaya peningkatan PAD Jabar, mulai dari optimalisasi aset, peningkatan penerimaan dari berbagai jenis pajak dan lain sebagainya. DOB pun diakui upaya jangka panjang yang bisa meningkatkan PAD melalui transfer dana pusat ke daerah," tutur Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat Husin kepada Tagar, Bandung, Selasa 15 Desember 2020.
Lantas apakah transfer dana Pemerintah Pusat ke daerah tersebut menjadi latar belakang utama Pemerintah Daerah Provinsi bersama DPRD Jawa Barat mendorong DOB dan mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium DOB. Atau bahkan demi alasan politis yakni distribusi kekuasaan di tingkat lokal, kata Husin.
Menurutnya bukan itu yang melatarbelakangi DOB di Jawa Barat. Sebab, selayaknya pemekaran daerah harus berdampak positif pada masyarakat, salah satunya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
"Oleh karena itu DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium DOB," harap dia.
Jabar Harus Punya 40 Kabupaten dan Kota
Populasi penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 50 juta jiwa, belum lagi luas wilayahnya yang mencapai kurang lebih 35,377,76 Km2 dan baru memiliki 27 kabupaten kota (18 kabupaten dan 9 kota), 627 kecamatan, dan 645 kelurahan serta kurang lebih 5.312 desa. Maka, menurut Husin dengan pertimbangan beberapa hal, idealnya Jawa Barat memiliki minimal 40 kabupaten-kota.
"Kalau melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, saya pikir Jabar harus punya 50 atau minimal 40 kabupaten dan kota, dan setelah 3 wilayah diajukan menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke Pemerintah Pusat. Menurut saya Cirebon dan Indramayu mendesak untuk segera dimekarkan," kata dia.
Alasannya yakni mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kurang meratanya pembangunan di dua wilayah tersebut. Seperti di Kabupaten Indramayu, di 2020 saja jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 1.737.624 jiwa, 31 kecamatan dan 309 desa serta 8 kelurahan. Seharusnya Indramayu bisa dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten atau kota, atau jumlah DOB-nya disesuaikan. Namun yang jelas Indramayu mendesak dimekarkan.
"Sama halnya dengan Kabupaten Cirebon, saat ini jumlah penduduknya kurang lebih 2,2 juta jiwa, 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Seharusnya Kabupaten Cirebon bisa menjadi 4 atau minimal 2 kabupaten atau kota," tambah dia. [PEN]
Baca juga:
- Komisi III DPRD Jabar Desak Pansus BUMD
- DPRD Jabar Dorong Kenaikan Pajak Air Permukaan
- DPRD Jabar Puji Kinerja BJB Cabang STPDN Jatinangor
