Bandung - Komisi III DPRD Jawa Barat mengeluhkan, hampir 50% BUMD di Jawa Barat dalam kondisi tidak sehat atau berkinerja buruk karena terus merugi, dan kian membebani APBD Provinsi Jawa Barat.
“Semenjak bertugas di Komisi III, saya bersama anggota lainnya (Komisi III DPRD Jabar) terus melakukan komunikasi dengan Biro BUMD dan Investasi Jabar, melakukan pengawasan dan menganalisa semua BUMD di Jawa Barat. Ternyata kami menemukan banyaknya BUMD yang kurang sehat, dan kami menemukan temuan (penyebabnya),” ucap Anggota Komisi III sekaligus Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat Husin kepada Tagar di Bandung, Minggu 13 Desember 2020.
Menurut Husin, berdasarkan data dan temuan Komisi III DPRD Jabar dari 37 BUMD 50% atau sekitar 18 atau 19 BUMD kurang sehat atau berkinerja buruk karena beberapa penyebab diantaranya; pertama, banyak BUMD yang melakukan bisnis tidak sesuai dengan bisnis utamanya atau dengan kata lain melakukan bisnis diluar dari tujuan awal pembentukan BUMD tersebut.
Kedua, lebih gawatnya lagi banyak BUMD yang terus membuat anak perusahaan. Jadi pernyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus dialokasikan untuk membuat anak perusahan.
“BUMD di Jabar ini lebih banyak asik buat anak perusahan, buat 1 anak perusahaan A, anak perusahaan B, C dan seterusnya. Jadi tak ada habisnya, duit penyertaan modal habis untuk buat anak perusahaan. Ini yang buat BUMD terus merugi,” kata Husin.
Temuan ketiga, kurangnya pengawasan dan sikap tegas dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat kondisi BUMD Jawa Barat kian memburuk. Sehingga kinerja BUMD di Jabar bisa membaik, melakukan fokus bisnis dan mampu mencapai target sebagaimana awal pembentukan BUMD atau dengan kata lain kembali pada AD ART pembentukan BUMD.
“Jadi tak akan ada lagi BUMD yang aneh jalannya (bisnisnya) bisnis utamanya di jalan tol, sarana dan prasarana (infrastruktur) ini malah bisnis pengeloaan limbah medis lewat anak perusahaannya. Jadinya kan seolah-olah jeruk makan jeruk, kasih modal buat anak perusahaan terus saja begitu, iya kalau mampu setor deviden kontribusi buat PAD Jabar. Ini kan tidak,” ucap Husin.
Baca juga:
- Husin Perindo Kritik Sejumlah Proyek Infrastruktur APBD 2021
- Hindari Dikorupsi, Husin Perindo Desak BLT Melalui Perbankan
Melihat kondisi hampir 50% BUMD Jabar berkinerja buruk tambah Husin, ia pun mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali mengevaluasi BUMD di Jabar. Apakah akan dimerger, dibubarkan atau seperti apa silahkan, segera evaluasi agar BUMD di Jabar tak melulu merugi tetapi mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui devidennya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap BUMD di Jawa Barat mampu menangkap pelung bisnis demi peningkatan PAD Jawa Barat, salah satunya melalui pengembangan bisnis yang terukur, memanfaatkan otomasi revoluasi industri 4.0 dan terutamanya segera melakukan perbaikan kinerja. [PEN]
