UNTUK INDONESIA
Humbahas Dukung Penuh Lahirnya Provinsi Tapanuli
Semangat pemekaran eks Keresidenan Tapanuli disambut baik masyarakat Kabupaten Humbahas.
Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol. (Foto: Tagar/Karmawan Silaban)

Humbahas -Semangat pemekaran eks Keresidenan Tapanuli disambut baik masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara. 

Terbentuknya provinsi di Keresidenan Tapanuli dimungkinkan membawa perubahan. Untuk itu, elite politik di eks Keresidenan Tapanuli agar cooling down dan kompak mewujudkan lahirnya provinsi baru.

”Para elite politik kita bersama-sama dengan semua elemen masyarakat bersatu padu untuk kebulatan tekad terwujudnya pemekaran. Karena dengan pemekaran dipastikan akan mengubah nasib masyarakat ke arah yang lebih baik. Karena provinsi itu akan diurus oleh orang baik untuk hasil yang lebih baik,” kata Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor kepada Tagar, di ruang kerjanya, Kamis 23 Januari 2020.

Meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium untuk pemekaran, tetapi semangat menyuarakan kembali pembentukan provinsi di eks Keresidenan Tapanuli harus tetap mengalir.

"Semua elemen masyarakat, mengharapkan realisasi pemekaran. Tidak perlu mempermasalahkan nama provinsinya, yang perlu saat ini suarakan aspirasi kepada pemerintah pusat. Apabila terwujud, perhatian pusat dalam konteks pembangunan akan lebih besar,” sebut Ketua DPC PDIP Humbahas itu.

Dilihat dari potensi dan infrastruktur pendukung di eks Keresidenan Tapanuli cukup mendukung terbentuknya provinsi baru. Sibolga dengan pelabuhan laut, Danau Toba sebagai destinasi bertaraf internasiobal, Bandara Internasional Silangit di Tapanuli Utara, Humbahas dengan sektor pertanian dan beberapa potensi sumber daya alam lainnya.

"Tersedia SDA dan infrastruktur pendukung, yang memungkinkan untuk mekar dan berharap akan mengubah nasib masyarakat. Apa yang menjadi aturan pemerintah pusat kita ikuti. Masalah kita mau mendukung, itu terserah masing-masing. Karena pembentukan provinsi ini, terlepas dari kepentingan suku dan ras," sebutnya.

Untuk kepentingan masyarakat umum, para inisiator maupun para elite politik harus bersinergi dengan elite politik di daerah, agar semangat perjuangan pembentukan provinsi lebih tajam dan terarah.

"Kelompok atau komunitas dalam perjuangan pemekaran bersatu padu, untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Jangan membawa ego masing-masing, sembari moratorium (berharap) akan dicabut," katanya.

Dosmar BanjarnahorBupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor. (Foto: Tagar/ist)

Dosmar menyinggung soal perdebatan penentuan ibu kota sejak lama, menurutnya perdebatan harus dibangun dengan santun dan menyelesaikan perdebatan dengan baik. Kemudian jangan melupakan aspek sejarah.

Soal ibu kota tidak perlu tarik-menarik dan belum saatnya dibicarakan. Jangan tarik-menarik, menjadi penghambat

"Perdebatan-perdebatan soal ibu kota, kita tidak mempermasalahkan daerah mana sebagai ibu kota. Yang terpenting terwujud dimana pun itu. Biarkanlah ditentukan melalui studi, melalui hitungan ekonomisnya atau bagaimana pemerintah,” ujarnya.

Disebutkannya, kesiapan Kabupaten Humbahas pada sektor pertanian, ketersediaan lahan sebagai daerah agropolitan menjamin kebutuhan holtikultura maupun kebutuhan pangan nasional.

”Bagiamana nanti lahan tidak produktif bisa menghasilkan, jangan kita punya lahan tapi tidak menghasilkan. Itu terkait dengan kebutuhan pangan nasional karena termasuk daerah tropis," katanya menyoal kesiapan wilayahnya dari sisi pertanian dalam mendukung pembentukan provinsi baru.

Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol, menyambut baik apabila terwujud pemekaran eks Keresidenan Tapanuli. 

Harus diakuinya, untuk pemekaran wilayah, semua ada aturan dan mekanisme yang mengatur karena akan dikaji dari aspek politik dan aspek anggaran.

“Pada prinsinya, kita mendukung. Namun perlu pertimbangan secara politik, dan pemekaran juga berkaitan dengan anggaran. Secara politis, kondisi saat ini masih dalam posisi moratorium pemekaran. Pemerintah tidak bisa semena-mena atau memaksakan kehendaknya. Kita tunggu saja keputusan DPR RI dengan pemerintah,” sebut politikus PDIP itu.

Untuk percepatan pembentukan provinisi, di tengah masih adanya perbedaan-perbedaan di antara kelompok penggagas, menurut Ramses, itu hal wajar dan bukan penghalang terbentuknya provinsi di eks keresidenan.

“Saya pikir sah-sah saja, yang pasti tujuan mereka adalah satu, untuk secepatnya terwujud sebuah provinsi. Semua pejuang pemekaran provinsi itu, sangat kita apresiasi, karena berjuang tanpa pamrih atau mendapatkan gaji,” tukasnya.

Untuk perjuangan pemekaran dimaksud, DPRD Humbahas kata dia, mendukung penuh dengan ketentuan rencana pemekaran harus diurus dengan baik, agar tujuan dan arah perjuangan pemekaran itu jelas.

“Kita harapkan para tokoh berkumpul dan duduk bersama membicarakan hal tersebut. Soal ibu kota tidak perlu tarik-menarik dan belum saatnya dibicarakan. Jangan tarik-menarik, menjadi penghambat. Keinginan kita provinsi terwujud, karena yang menentukan itu nanti ada tim khusus,” katanya.[]

Berita terkait
Eks Keresidenan Tapanuli yang Belum Jadi Provinsi
Pemekaran Provinsi Tapanuli dari Provinsi Sumatera Utara dinilai sebagai salah satu solusi kemajuan Tapanuli, khususnya kawasan Danau Toba.
Mimpi Lahirnya Provinsi Tapanuli di Era Joko Widodo
Rakyat menanti Provinsi Tapanuli atau Protap segera lahir di masa Presiden Joko Widodo.
Desakan Provinsi Tapanuli Viral, Ini Reaksi di Taput
Upaya pembentukan Provinsi Tapanuli dilontarkan beberapa tokoh politik dan tokoh pemuda di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
0
Buruh Bangunan di Makassar Tewas Terjatuh
Seorang pekerja bangunan tewas bersimbah darah setelah terjatuh dari lantai tiga bangunan yang sementara dikerjakan di Makassar.