Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut dana yang digelontorkan pemerintah senilai Rp 90,45 miliar, khusus untuk membayar influencer akan menjadi hal mubazir. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasi untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Lantas ia mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dengan rakyat.
Mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya, masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer.
“Apa tidak mubazir?” kata Netty kepada wartawan, Minggu, 23 Agustus 2020.
Netty menyarankan, puluhan miliar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebab, saat ini banyak dari mereka ekonominya morat-marit karena terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Jokowi Bayar Influencer, Demokrat: Apa Peran Humas
Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan jasa influencer dalam proses komunikasi publik.
“Saya khawatir jika tujuannya untuk memengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Netty menyatakan, kondisi ini membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat, karena dapat mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural dari wilayah kehumasan yang dimiliki masing-masing institusi pemerintahan.
“Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif, dan berpihak pada pemerintah. Akhirnya masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat, serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya, masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer,” tuturnya.
Baca juga: Demokrat Pertanyakan Andil Influencer Jokowi
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dialokasikan untuk banyak hal. Ia menjelaskan, dana itu merupakan anggaran untuk humas bukan hanya diperuntukkan bagi influencer.
"Jadi Rp 90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan nggak semua influencer," kata Donny saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020.
Donny menegaskan dana sebesar itu bukan hanya untuk keperluan membayar influencer saja. Ia juga ingin masalah ini tak jadi meluas dengan informasi yang salah.
"Bahwa Rp 90 miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin Rp 90 miliar diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa, jadi influencer kalau memang tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi, " ucap dia. []
