Jakarta - Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Pemerintah Joko Widodo telah mengguyur anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar jasa influencer.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu terkhusus menyosialisasikan programnya kepada rakyat.
Seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dari program tersebut
"Cukup mengagetkan apabila benar, sebegitu besar uang rakyat dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer. Lantas, apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah?" kata Didik kepada wartawan seperti dikutip Tagar, Minggu, 23 Agustus 2020.
Ia pun mempertanyakan seberapa penting peran seorang influencer, sehingga pemerintah harus menggelontorkan biaya sedemikian besar.
"Dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut, logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun. Apalagi kalau kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya," ucapnya.
Baca juga: Pakai Influencer, Istana Bantah Jokowi Tidak Pede
"Mestinya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian infuencer mengendorse setiap produk pemerintah, tapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dari program tersebut," kata Didik menambahkan.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan anggaran Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya untuk humas. Dia menepis kabar, puluhan miliar tersebut hanya diperuntukkan bagi influencer.
"Jadi 90 itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan enggak semua influencer," kata Donny saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020.
Baca juga: Influencer Diguyur Rp 90 M, Istana: Itu Anggaran Humas
Donny menegaskan dana sebesar itu bukan hanya bagi keperluan membayar influencer saja. Ia juga ingin masalah ini tak jadi meluas dengan merebaknya informasi yang salah.
"Bahwa 90 M untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin 90 diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa, jadi influencer kalau memang tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ucap dia. []
