Honor Panitia Pilkada di Abdya Aceh Naik 70 Persen

Jumlah honor pada pilkada mendatang di kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh naik hingga 70 persen.
Plt sekretaris KIP Abdya Mahrizal saat memberikan keterangan tentang besaran honorarium PPK-PPS dan usulan anggaran Pilkada Abdya Aceh mendatang di ruang kerjanya, Selasa, 14 Juli 2020. (Foto: Tagar/Syamsurizal).

Aceh Barat Daya - Honorarium badan penyelenggara pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh naik signifikan yakni mencapai 70 persen dari jumlah honorarium yang dianggarkan pada Pilkada tahun 2017 lalu. Kenaikan ini sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Plt sekretaris KIP Abdya Mahrizal membenarkan honorarium penyelenggara naik signifikan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bupati-wakil kabupaten setempat priode 2022-2027 dan pemilihan Gubernur-wakil Gubernur Aceh priode 2022-2027 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Jadi ada kenaikan honorarium PPK dan PPS untuk Pilkada tahun ini sekira 70 persen dari sebelumnya.

"Besaran ini berpedoman pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pemilihan Gubernur-wakil dan bupati-wakil atau walikota-wakil walikota tahun 2020," kata Mahrizal, Selasa, 14 Juli 2020 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kenaikan besaran honorarium penyelengara ini berdasarkan surat keuangan Nomor S-138/MK.02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal standar biaya honorarium dan ad hoc pemilihan 2020, terdapat kenaikan besaran honorarium badan penyelengara pemilihan ad hoc PPK dan PPS untuk Pilkada bupati-wakil kabupaten Abdya dan pemilihan Gubernur-wakil Gubernur Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun besarannya, lanjut Mahrizal, Rp 2.500.000 nominal honorarium baru ketua PPK dari sebelumnya Rp 2.200.00, untuk anggota PPK, Rp 2.200.000 dari sebelumnya Rp 1.900.000, sekretaris PPK mendapat honorarium sebesar Rp 1.850.000 dari sebelumnya Rp 1.550.000, sementara jumlah honorarium untuk ADM dan teknis PPK Rp 1.300.000 dari sebelumnya Rp 1.000.000.

Tambah Mahrizal, untuk besaran honorarium baru ketua PPS Rp 1.500.000 dari sebelumnya Rp 1.200.000, anggota bakal menerima Rp 1.300.000 dari sebelumnya Rp 1.150.000, honorarium sekretaris PPS berjumlah Rp 1.500.000 dari sebelumnya Rp 1.100.000 dan terakhir honorarium pelaksana Rp 1.050.000 dari sebelumnya Rp 1.000.000.

"Jadi ada kenaikan honorarium PPK dan PPS untuk Pilkada tahun ini sekira 70 persen dari sebelumnya dan ini bukan kita yang menentukan, tapi memang sudah diatur oleh KPU," ujarnya.

Mahrizal menerangkan, bersamaan dengan tingginya serapan honorarium PPK dan PPS tentu membuat anggaran Pilkada ke depan lebih besar dari saat Pilkada tahun 2017 yang hanya Rp 23 miliar, sebab untuk Pilkada ke depan KIP Abdya mengusul anggaran sebesar Rp 37 miliar lebih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) setempat.

"Kami sudah mengusulkan besarannya Rp 37.009.694.358 miliar, untuk serapan paling tinggi itu untuk honorarium PPK dan PPS makanya ada peningkatan anggaran untuk Pilkada ke depan," sebutnya.

Sejauh ini, tambah Mahrizal, pihaknya masih membahas tentang kebutuhan anggaran dan belum membahas tentang teknis Pilkada yang diprediksi berlangsung dalam masa pandemi Covid-19, terlebih tahapan Pilkada sejauh ini belum mulai. "Tahapan awal itu baru mulai pada Maret tahun 2021, jadi sekarang belum ke teknis," ujarnya.

Kabupaten Aceh Barat Daya, masuk dalam 20 kabupaten/kota se-Aceh yang akan melaksanakan pemilihan bupati-wakil kabupaten Abdya dan pemilihan Gubernur-wakil Gubernur Aceh, sementara tiga kabupaten/kota lain hanya melakukan pemilihan Gubernur-wakil Gubernur Aceh saja seperti, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Pidie Jaya. "Kalau kami di Abdya selain memilih bupati-wakil juga Gubernur-wakil," katanya. []

Berita terkait
Siswa SMP dan SMA di Abdya Mulai Masuk Sekolah
Kembali dibukannya sekolah di Aceh Barat Daya, karena daerah ini sudah ditetapkan sebagai zona hijau Covid-19.
Anggota Dewan Ditipu Karyawan BRI Abdya Rp 2,4 M
Anggota DPRK Aceh Barat Daya ikut ditipu RS, karyawan kontrak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Blangpidie hingga miliaran.
Jalan Berlubang di Abdya Aceh Hanya Tambal Sulam
Sejumlah jalan berlubang di Desa Guhang, Kecamatan Blangpdidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh kini sudah di perbaiki pemerintah setempat.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.