Medan - Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) menyatakan penolakan terhadap wisata halal di Danau Toba. Mereka menilai konsep itu tidak sesuai dengan kondisi adat budaya masyarakat lokal.
AMPDT melakukan aksi, Senin 2 September 2019, di depan kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi. Sayangnya, aksi tidak mendapat respons dari Gubernur Edy Rahmayadi, yang dikabarkan sedang berada di Nias untuk persiapan Sail Nias 2019.
Ambrin Simbolon, salah seorang mahasiswa yang ikut berdemo, kepada Tagar menyebut, AMPDT menilai pelabelan halal di kawasan wisata Danau Toba rentan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Sangat mengkhawatirkan terjadinya gejolak yang sangat dalam di tengah-tengah masyarakat di kawasan Danau Toba
Menurut Ambrin, AMPDT melalui statemen yang mereka simpulkan, wacana yang disampaikan Gubsu mengindikasikan ketidakpahaman terhadap keadaan budaya serta kebiasaan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Bahkan, menurut AMPDT, konsep tersebut sangat bertentangan dengan sila ke tiga Pancasila "Persatuan Indonesia" dan bertentangan dengan Pasal 32 angka (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
"Mengingat bahwa kawasan Danau Toba mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik serta suku Batak dengan segala adat dan kebudayaan akan bertentangan dengan konsep wisata halal tersebut," kata Ambrin.
Dalam pandangan AMPDT, sambung Ambrin, Danau Toba merupakan tonggak sejarah kehidupan masyarakat Batak. Dalam pelaksanaan adat dan budayanya, daging babi merupakan salah satu hewan yang sering disembelih untuk acara adat.
"Isu ini sangat sensitif. Dengan adanya pergolakan di Indonesia bagian timur, sangat mengkhawatirkan terjadinya gejolak yang sangat dalam di tengah-tengah masyarakat di kawasan Danau Toba," jelas Ambrin.
Atas dasar itu, AMPDT meminta untuk tidak meneruskan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba. AMPDT meminta pemerintah fokus mengusut pelaku pencemaran dan perusakan ekosistem di Danau Toba, seperti yang dituduhkan kepada PT Aquafarm Nusantara (Regal Springs Indonesia), PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Allegrindo dan perusahaan lain yang diduga turut merusak lingkungan Danau Toba.[]
