Bekasi - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan penerapan filsafat ideologi bangsa itu dalam kehidupan bernegara karena kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi.
"Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya," kata Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Megawati Institute di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital.
Menurut dia, Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam mengubah tata pergaulan hidup yang mengisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya.
Baca juga: Hasto Sebut Hukum di Indonesia Liberal Kapitalistik
Oleh karena itu dirinya menginginkan Indonesia harus kembali pada khitahnya atau landasan perjuangannya, dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit.
"Orang Indonesia harus memiliki outward looking (pandangan luas)," katanya.
Hasto melihat yang menjadi skala prioritas saat ini adalah menjalankan praktik gotong royong guna memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas.
"Maka, konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas," ujarnya.
Baca juga: Cerita Hasto Kristiyanto Saat Ketemu Harun Masiku
Dalam konteks itu filsafat Pancasila, kata Hasto, sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal.
"Jadi, bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal," katanya.
Hasto menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal, Indonesia memiliki Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang harusnya direalisasikan.
"Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang," katanya.
Ketika bicara Pancasila dalam tindakan, Hasto menekankan harusnya ada satu kata dan perbuatan dalam filsafat dan nilai Pancasila, yang terwujud dalam perbuatan politik.
"Bagi PDI Perjuangan, dalam konteks itu pula penguatan parpol sangat penting agar terjadinya konsolidasi demokrasi dalam spirit Pancasila supaya wajah ekonomi kita berkeadilan," kata Hasto Kristiyanto. []
